Gejolak Global Belum Sepenuhnya Reda, Bahlil Tak Bisa Pastikan Harga Pertamax Kembali Seperti Semula

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperkirakan dinamika geopolitik di Timur Tengah masih akan berlangsung hingga akhir tahun 2026 meskipun pihak terkait telah menyepakati gencatan senjata. Kondisi tersebut membuat pemerintah belum dapat memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, seperti Pertamax dapat kembali ke level sebelum konflik terjadi.

"Menyangkut dengan perang, saya enggak ngerti geopolitik, tapi sampai hari ini saya masih merasa sekali pun sudah ada keputusan damai, dari sektor energi saya merasa ini kayak belum ada apa-apa. Karena itu kayak mimpi, naik, turun, naik, turun, besok damai, habis itu tutup lagi," ujar Bahlil dalam Seminar Nasional Kajian Tengah Tahun Indef 2026 di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Baca Juga

Buruh Khawatirkan PHK Massal, Bahlil Cari Formula Baru Harga Gas Industri

Menurut Bahlil, pemerintah memilih menggunakan skenario terburuk dengan asumsi gejolak geopolitik masih berlanjut hingga Desember 2026, sehingga kebijakan energi tidak dibangun di atas asumsi yang terlalu optimistis.

"Mendingan saya katakan bahwa perang masih terjadi, sekalipun insyaallah sudah reda, tapi kondisi ini saya yakin dalam konteks untuk memanaj energi tidak akan secepat dibandingkan dengan keputusan daripada apa yang disepakati oleh beberapa negara yang bertikai," kata Bahlil.

Di tengah ketidakpastian tersebut, Bahlil menegaskan pemerintah tetap berkomitmen menjaga harga BBM bersubsidi agar tidak mengalami kenaikan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Kendati demikian, kebijakan berbeda berlaku bagi BBM nonsubsidi yang mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia dan nilai tukar rupiah karena sebagian besar kebutuhan bahan bakar masih dipenuhi melalui impor.

"Kalau BBM nonsubsidi bagaimana? Pasarnya sudah begitu. Maunya saya juga tidak boleh naik, itu maunya kita. Namun, barang ini kita beli impor dari luar. Kalau kita mau bebankan ini, kita tanggung lagi subsidi, fiskal kita bagaimana?" ungkap mantan Menteri Investasi tersebut.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan subsidi energi seharusnya difokuskan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan, bukan kepada kelompok masyarakat mampu yang menggunakan kendaraan pribadi mewah.

“Saudara-saudara saya yang mampu, apa kita tidak malu? Hidup kita sudah punya mobil mewah, rumah mewah, masih minyak mau ditanggung oleh negara. Ini maksud saya lho. Pakai hati juga lah. Namun, kalau rakyat kecil, wajib (pakai BBM subsidi). Wajib,” tegas Bahlil.

Baca Juga

Harga Minyak Turun Dipicu Optimisme Perdamaian AS-Iran, Pasar Pantau Selat Hormuz

Bahlil menegaskan pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional, keberlanjutan fiskal, serta keterjangkauan harga energi bagi masyarakat yang berhak menerima subsidi.

"Kita berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi dan harga energi yang terjangkau untuk saudara-saudara kita yang memang pantas dan layak untuk diberikan BBM subsidi," tutupnya.