Hebat! Hanya Provinsi Ini yang Belum Dijajah Beras Impor
JAKARTA, investortrust.id – Tahun ini seluruh provinsi di Indonesia sudah dirambah beras impor, kecuali Nusa Tenggara Barat (NTB). NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang belum ‘dijajah’ beras impor.
"Yang sampai saat ini saya bersyukur dan alhamdulillah, NTB tidak kemasukan beras dari luar NTB, apalagi beras impor. Satu-satunya wilayah di Indonesia yang sekarang tidak kemasukan beras impor, ya tinggal NTB," ujar Direktur Utama Bulog, Budi Waseso di Kantor Pusat Perum Bulog Jakarta, Rabu (18/10/2023).
Baca Juga
Tidak Hanya Banten, Bulog Sebut Penyimpangan Distribusi Beras Terjadi di Seluruh Indonesia
Budi Waseso mengungkapkan, NTB memiliki stok beras yang kuat dan aman. Kondisi di NTB berbanding terbalik dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.
Pria yang biasa dipanggil Buwas itu juga menilai produksi beras domestik tahun ini dalam kondisi miris. Salah satunya ditunjukkan Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang sudah ‘dijajah’ beras impor.
Padahal, provinsi ini terkenal sebagai barometer dan produksi beras terbesar di Indonesia. "Sulawesi Selatan sudah kemasukan beras impor sebanyak 70 ribu ton, miris kan?!" imbuh dia.
Meskipun demikian, Buwas menilai hal itu bukan kesalahan Sulsel, melainkan akibat kekurangan beras yang terjadi di wilayah lain di Indonesia. Karena surplus beras di Sulsel dialirkanke daerah lain, provinsi itu punmengalami kekurangan beras.
Baca Juga
Produksi Turun, Pemerintah Akan Tambah Impor Beras 1,5 Juta Ton
Di sisi lain, menurut Buwas, Sulsel juga tidak mengatur keluar-masuk beras. "Bukan karena di sana produksinya kurang, bukan, tetapi karena tidak ada pembatasan. Keluar-masuk beras tidak diatur, sehingga beras Sulsel diserap Jawa Barat, Jawa Tengah, dan wilayah lainnya yang kekurangan beras," papar dia.
Melihat kondisi tersebut, Buwas mengarahkan sekaligus berharap agar semua pemerintah provinsi (pemprov) mengadopsi manajemen neraca beras di Lampung.
"Di Lampung sudah ada pengaturan, salah satunya gabah tidak boleh keluar dari Lampung, harus berupa beras. Jumlah beras yang keluar pun diatur," tandas dia. (CR-2)