Ekonom Prasasti Sarankan Pemerintah Turunkan Harga Pertamax, Alasannya Begini!

JAKARTA, investortrust.id — Penurunan harga minyak mentah dunia pasca-tercapainya kesepakatan damai sementara antara Amerika Serikat dan Iran dinilai membuka ruang bagi pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi, khususnya Pertamax. Langkah ini dianggap penting guna menjaga keseimbangan pasar energi di dalam negeri serta melindungi kuota BBM bersubsidi agar tidak jebol.

Berdasarkan data perdagangan pada 22 Juni 2026, harga minyak mentah jenis Brent bergerak melandai di kisaran US$ 80 per barel. Angka ini turun signifikan setelah sebelumnya ketegangan geopolitik sempat mengerek harga minyak dunia hingga menembus US$ 120 per barel sepanjang tahun 2026. Meski melandai, situasi dinilai masih rawan karena Iran beberapa kali kembali menutup Selat Hormuz dan perundingan lanjutan belum sepenuhnya tuntas.

Merespons dinamika tersebut, Direktur Kebijakan dan Program Prasasti Center for Policy Studies, Piter Abdullah, menilai fluktuasi harga energi global ini sangat memengaruhi asumsi makro APBN Indonesia, terutama terkait harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar rupiah. Menurutnya, momentum pelandaian ini memberikan ruang wajar bagi pemerintah dan Pertamina untuk menurunkan harga Pertamax secara terukur mengikuti perkembangan pasar.

"Penurunan harga minyak dunia membuka ruang bagi pemerintah untuk menyesuaikan harga Pertamax. Penyesuaian ini bukan mengembalikan ke harga lama, melainkan menurunkan secara wajar mengikuti perkembangan pasar. Seberapa besar angkanya, pemerintah dan Pertamina yang memegang perhitungannya," kata Piter dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Cegah Migrasi Konsumen ke Pertalite

Lebih lanjut, Piter menegaskan perlunya pembagian peran yang jelas antara BBM subsidi dan nonsubsidi demi menjaga stabilitas perekonomian negara. Ia berargumen bahwa kewajiban utama pemerintah adalah mengawal dan menjaga BBM bersubsidi agar tetap tepat sasaran, sementara BBM nonsubsidi semestinya dibiarkan bergerak dinamis mengikuti harga pasar.

Baca Juga

Harga Pertamax Naik ke Rp 16.250 Ternyata Baru 50% dari Harga Pasar

Penyesuaian harga Pertamax yang mengikuti tren penurunan pasar global ini dipandang mendesak untuk mencegah perpindahan konsumen nonsubsidi ke jenis BBM bersubsidi seperti Pertalite. Menurut Piter, gejala migrasi konsumen tersebut sudah mulai terlihat dari memanjangnya antrean di jalur pengisian Pertalite di berbagai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

"Kalau dibiarkan, kuota Pertalite yang terbatas bisa tidak mencukupi karena pasokan dan permintaan tidak lagi cocok. Risikonya bisa sampai terjadi kelangkaan di lapangan," ujarnya memperingatkan.

Oleh karena itu, ia meminta pemerintah untuk terus memperbaiki mekanisme penyaluran dan memperketat pengawasan distribusi Pertalite agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.

Dalam jangka menengah, lembaga think tank independen ini merekomendasikan pemerintah untuk mempercepat perbaikan bauran energi nasional. Indonesia dinilai memiliki modal sumber daya yang melimpah, seperti energi baru terbarukan (EBT) dan biomassa, yang jika dioptimalkan dapat menekan konsumsi BBM dan gas secara signifikan sekaligus meringankan beban subsidi negara.

Sementara dari sisi fiskal, Piter menyarankan agar penguatan daya tahan APBN dilakukan melalui efisiensi belanja dan penyusunan ulang skala prioritas program, ketimbang menekan sektor penerimaan negara seperti pajak yang justru berisiko kontraproduktif.

"Di tengah gejolak global ini, keberanian untuk efisiensi dan penyusunan kembali program prioritas justru menjadi modal agar APBN kita lebih kebal terhadap guncangan," pungkas ekonom Prasasti itu.