Bahlil Dorong Kompor Listrik Tekan Impor LPG, Anggaran Rp 815 Miliar Disiapkan pada 2027

JAKARTA, investortrust.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia kembali menghidupkan rencana pengembangan kompor listrik sebagai bagian dari strategi diversifikasi energi nasional. Langkah ini ditempuh untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor liquefied petroleum gas (LPG) yang selama ini membebani devisa dan anggaran subsidi negara.

Menurut Bahlil, sekitar 80% kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi impor. Kondisi tersebut membuat pemerintah harus mengeluarkan devisa dalam jumlah besar setiap tahun, terutama ketika harga minyak dunia meningkat.

Baca Juga

Bahlil Lapor ke Prabowo soal Stok BBM dan LPG hingga Penataan Izin Tambang

“LPG itu 80% kita impor. Devisa kita setiap tahun keluar untuk LPG minimal Rp 120 triliun. Pada saat harga ICP seperti ini, devisa yang keluar untuk membeli LPG itu sekitar di atas Rp 130 triliun. Subsidinya di atas Rp 80 triliun,” ujar Bahlil saat ditemui di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Dia menilai ketergantungan yang tinggi terhadap LPG impor tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Untuk itu, pemerintah mulai mendorong berbagai alternatif bauran energi, salah satunya melalui pemanfaatan kompor listrik.

“Nah kalau kondisi ini terus kita biarkan tanpa mencari diversifikasi bauran energi, itu akan menjadi soal. Maka salah satu alternatifnya adalah kita dorong kompor listrik,” katanya.

Dalam pagu indikatif Kementerian ESDM tahun anggaran 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp 815,56 miliar untuk program kompor listrik. Program tersebut menjadi bagian dari strategi ketahanan energi sekaligus upaya mengurangi ketergantungan pada LPG bersubsidi.

Bahlil menjelaskan, kompor listrik yang akan didorong pemerintah berbeda dengan model yang pernah diperkenalkan beberapa tahun lalu dan sempat menuai penolakan masyarakat. Teknologi terbaru dinilai lebih efisien dan dapat digunakan pada rumah tangga dengan daya listrik rendah.

Baca Juga

Bahlil Lapor ke Prabowo soal Stok BBM dan LPG hingga Penataan Izin Tambang

“Sebagai tahap awal karena ada beberapa model kompor listrik yang sekarang kita mintanya itu di sekitar di bawah 900 kWh, supaya rakyat kita yang di daerah-daerah, yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai dengan kapasitas daya listrik yang ada,” ujarnya.

Kendati demikian, pemerintah belum menetapkan jumlah unit kompor listrik yang akan disalurkan melalui program tersebut. Menurut Bahlil, angka pasti masih menunggu pembahasan anggaran bersama DPR yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus mendatang.

“Nanti tunggu pembahasan anggaran dengan DPR, mungkin di bulan Agustus baru bisa keluar berapa jumlah unit,” katanya.