Perkuat 'Indonesia Incorporated', Kadin dan Menlu Sugiono Pacu Diplomasi Ekonomi Hadapi Volatilitas Global

JAKARTA, investortrust.id — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) sepakat memperkuat sinergi 'Indonesia Incorporated' guna mengakselerasi perdagangan dan investasi di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik serta ekonomi global. Langkah strategis ini mempertegas bahwa diplomasi dan ekonomi merupakan dua sisi dari satu koin yang tidak dapat dipisahkan.

Komitmen tersebut mengemuka dalam forum Kadin Monthly Economic Diplomatic Breakfast yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (12/6/2026). Agenda bulanan ini dihadiri langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono, Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia James Riady, serta puluhan Duta Besar negara sahabat dan perwakilan Kadin dari 38 provinsi.

Dalam sambutannya, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, mengapresiasi keterbukaan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Menlu Sugiono yang melibatkan dunia usaha secara aktif dalam misi internasional. Salah satu bukti konkret dari sinergi ini adalah kunjungan kerja ke Prancis baru-baru ini.

"Di bawah kepemimpinan Pak Menlu, kami di Kadin mendapat kesempatan mendukung Presiden untuk memastikan kunjungan tidak hanya bersifat Government-to-Government (G2G), tetapi juga Business-to-Business (B2B). Kami berhasil mempertemukan perusahaan-perusahaan besar dari kedua negara dan menyepakati komitmen investasi baru senilai 3,5 miliar dolar AS," ungkap Anindya.

Anindya menambahkan, Kadin kini telah membentuk Kadin Global Engagement Office (GEO) untuk mengimbangi gerak cepat diplomasi luar negeri pemerintah. Kadin juga mengenalkan buku 'We Buy From Indonesia' kepada para duta besar untuk menunjukkan bahwa produk industri Indonesia, seperti komponen pesawat Airbus produksi PT Dirgantara Indonesia, telah menjadi bagian penting dari rantai pasok global (global supply chain).

Baca Juga

Lewat Forum Ini, Kadin Indonesia Dorong Peran Hong Kong untuk Tingkatkan Investasi di Indonesia

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kadin Indonesia, James Riady, memberikan catatan kritis mengenai situasi makro global. Ia memproeksikan paruh kedua tahun 2026 akan menjadi periode yang lebih fluktuatif akibat rentetan tekanan inflasi, restrukturisasi rantai pasok, dan tingginya suku bunga di Amerika Serikat.

"Ekonomi AS yang lebih kuat bisa berarti suku bunga AS yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Modal secara alami akan bergerak menuju keamanan dan likuiditas, yang pada gilirannya menekan mata uang negara berkembang serta meningkatkan biaya pembiayaan," jelas James.

James juga menyoroti fenomena langka di mana puluhan negara terpaksa menguras dan menjual cadangan emas mereka demi mendapatkan likuiditas dolar AS, serta potensi gelembung (*bubble*) pada saham-saham teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) di Asia Timur.

Kendati demikian, James optimistis skala pasar domestik Indonesia yang besar, kekayaan alam, serta pertumbuhan kelas menengah akan menjadi benteng pertahanan yang kuat, sepanjang pemerintah dan pelaku usaha tetap menjaga disiplin ketat pada pos keuangan masing-masing.

Merespons pandangan dunia usaha, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia saat ini didesain sepenuhnya untuk menopang kekuatan ekonomi nasional dan kemakmuran rakyat. Sebagai langkah konkret, Kemenlu kini kembali memperkuat struktur internal melalui Direktorat Jenderal Diplomasi Ekonomi.

"Posisi non-blok dan netral Indonesia akan selalu relevan di tengah persaingan kekuatan besar dunia, asalkan kita kuat. Dan kekuatan itu salah satunya bersumber dari ekonomi," tegas Sugiono.

Menlu Sugiono menjelaskan, pemerintah saat ini tengah bergerak cepat menangkap peluang di tengah krisis, termasuk mempercepat transisi energi berkelanjutan dalam satu hingga dua tahun ke depan, membangun konektivitas fisik dan digital, serta mendiversifikasi pasar ekspor melalui penjajakan berbagai perjanjian dagang seperti CEPA Uni Eropa, FTA ASEAN-Kanada, hingga CPTPP.

Di hadapan para Duta Besar dan anggota korps diplomatik yang hadir, Menlu juga menyampaikan pesan terbuka dari Presiden Prabowo terkait kenyamanan berinvestasi di Indonesia.

"Presiden telah membentuk Satuan Tugas (Task Force) khusus untuk mengatasi hambatan birokrasi, terutama di sektor ekonomi. Jika ada masalah investasi atau bisnis yang tersangkut di suatu tempat dalam birokrasi Indonesia, mohon beri tahu kami. Kementerian Luar Negeri siap memfasilitasi dan mencarikan solusinya," pungkas Sugiono.