Dampak Harga RON 92 Naik, 26% Pengguna Pertamax Bisa Beralih ke Pertalite

JAKARTA, investortrust.id – Kenaikan harga Pertamax (RON 92) dinilai berpotensi memicu peralihan konsumsi masyarakat ke Pertalite yang masih mendapat subsidi pemerintah. Jika tidak diantisipasi melalui pengawasan ketat, lonjakan permintaan tersebut berisiko membuat kuota Pertalite tahun ini terlampaui.

Pengamat ekonomi energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memperkirakan sekitar 16%-23% pengguna Pertamax akan beralih ke Pertalite apabila mekanisme pengawasan berjalan baik. Namun, jika penegakan aturan lemah, tingkat migrasi dapat meningkat menjadi 20%-26%.

Baca Juga

Stok BBM Nasional Aman: Pertalite Tahan 16 Hari, Pertamax Turbo 61 Hari

“Risikonya adalah migrasi. Kira-kira satu dari lima pembeli Pertamax akan pindah ke Pertalite, bahkan bisa mendekati satu dari empat jika pengawasan tidak ditegakkan,” ujar Yayan saat dihubungi Investortrust, Rabu (10/6/2026).

Yayan menyampaikan, estimasi tersebut diperoleh setelah diuji dengan tiga cara berbeda, yaitu pengalaman kenaikan 2022, model elastisitas permintaan, dan simulasi Monte Carlo 5.000 kali, Ketiganya memberi hasil yang sejalan.

Akibat pergeseran konsumsi tersebut, penggunaan Pertalite diperkirakan meningkat menjadi 30,6 juta hingga 30,8 juta kiloliter (KL). Angka itu melampaui kuota nasional yang ditetapkan sebesar 29,26 juta KL atau sekitar 5%.

Menurut Yayan, kenaikan konsumsi BBM bersubsidi berpotensi menggerus sebagian manfaat fiskal yang diperoleh pemerintah dari penyesuaian harga Pertamax. Kebocoran subsidi akibat migrasi konsumen diperkirakan mencapai Rp 8,2 triliun hingga Rp 9,4 triliun per tahun. “Sekitar 40% penghematan kotor berpotensi menguap kembali apabila migrasi ke Pertalite tidak dikendalikan,” kata dia.

Yayan menilai kelompok yang paling rentan terdampak bukanlah pengguna kendaraan pribadi berpenghasilan tinggi, melainkan masyarakat yang bergantung pada Pertalite untuk kegiatan produktif seperti pengemudi ojek online.

Menurutnya, ancaman terbesar bukan semata kenaikan harga BBM nonsubsidi, melainkan potensi antrean panjang dan kelangkaan Pertalite apabila konsumsi melebihi kuota yang tersedia.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Yayan mendorong pemerintah memperketat penerapan barcode MyPertamina dan pembatasan pembelian Pertalite. Penegakan aturan tersebut dinilai dapat membantu menahan laju migrasi sekaligus menjaga kuota subsidi tetap terkendali.

Baca Juga

Pertamina Pastikan Tak Ada Larangan Beli Pertalite Berdasarkan Merek Kendaraan pada 1 Juni 2026

“Kemudian, minta BPH Migas meninjau kuota Pertalite sekarang (menjadi sekitar 30,6–31 juta KL), sebelum kelangkaan dan antrean muncul — bukan sesudahnya,” tegas dia.

Yayan juga mengusulkan agar sebagian penghematan dari penyesuaian harga Pertamax dialokasikan kembali kepada kelompok produktif berpendapatan rendah melalui bantuan yang lebih tepat sasaran. “Subsidi harus mengikuti orangnya, bukan bahan bakarnya,” ujarnya.

Dia menegaskan keberhasilan reformasi harga BBM tidak hanya ditentukan oleh besarnya penghematan fiskal yang diperoleh pemerintah, tetapi juga kemampuan menjaga distribusi subsidi tetap tepat sasaran dan menghindari gangguan pasokan bagi masyarakat yang paling membutuhkan.