Pemerintah Tak Andalkan APBN untuk Trans Railway Sumatra, Libatkan Danantara dan Swasta

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah tidak akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek Trans Railway Sumatra trase Banda Aceh-Bandar Lampung yang membutuhkan investasi sekitar US$ 25 miliar.

Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menyatakan, pendanaan proyek ini dibidik melalui pendanaan kreatif (creative financing) dengan swasta (private sector) maupun Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

"Kita akan tentu harus berinovasi ya. Tidak hanya mengandalkan dari anggaran pemerintah saja, tapi kita harus berinovasi supaya kita bisa mendapatkan pendanaan di luar APBN tentunya," tegas Dudy saat ditemui usai rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Menurut Dudy, proyek Trans Railway Sumatra merupakan bagian dari tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat jaringan perkeretaapian, terutama untuk mendukung angkutan logistik yang lebih efisien.

"Nah ini kita akan matangkan, kemudian kita akan segera tindaklanjuti sebagai bagian dari harapan maupun keinginan Presiden untuk mengembangkan transportasi kereta api yang lebih efisien, khususnya di luar Jawa," tuturnya.

Sebelumnya, pemerintah membentuk tim khusus untuk mengkaji pengembangan jaringan kereta api (trans railway) di Pulau Sumatra sepanjang hampir 1.700 kilometer (km) yang menghubungkan Banda Aceh hingga Bandar Lampung.

Baca Juga

MTI Minta Pemerintah Tuntaskan Jalur Kereta Mangkrak Sebelum Bangun Trans Railways

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Bobby Rasyidin menyatakan, pembentukan tim tersebut merupakan tindak lanjut atas penugasan Presiden Prabowo Subianto untuk mengembangkan jaringan rel kereta api di Sumatra.

"Itu kan penugasan dari Presiden ke kita. Kita sekarang sedang membuat tim khusus untuk pengkajian ini, yaitu dengan Kemenko Infrawil, dengan Danantara, dengan Kementerian Perhubungan," kata Bobby kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Namun, Bobby mengaku pembahasan mengenai skema pendanaan proyek tersebut masih belum dilakukan. "Belum, belum sampai itu (pembahasan financing Trans Railway Sumatra)," ucapnya.

Bobby menegaskan, target pemerintah adalah membangun konektivitas penuh jaringan rel kereta api selain Pulau Jawa. Bahkan, menurut dia, Presiden Prabowo menginginkan jalur tersebut memiliki dua lintasan rel alias doubletrack. "Penuh, penuh (tersambung dari Banda Aceh hingga Bandar Lampung). Bahkan Presiden minta itu dua jalur nantinya," ungkapnya.

Meski demikian, ia belum dapat memastikan target waktu penyelesaian pembangunan jalur ganda tersebut mengingat panjang lintasan yang mencapai hampir 1.700 kilometer. "Wah itu kan panjangnya hampir 1.700 km ya. 1.700 km bisa multi-years (contract) tuh," imbuh Bobby.

PT KAI telah menyiapkan peta jalan pengembangan jaringan perkeretaapian di Pulau Sumatra untuk periode 2026-2030. Program tersebut mencakup reaktivasi jalur nonaktif, pembangunan jalur baru, hingga peningkatan kapasitas angkutan batu bara guna memperkuat konektivitas antardaerah.

Adapun investasi untuk membangun jaringan kereta terintegrasi dari ujung ke ujung Pulau Sumatra diperkirakan tembus US$ 25 miliar atau Rp 448,25 triliun (asumsi kurs Rp 17.930 per dolar AS).