Prabowo Akan Bentuk Satgas Deregulasi, Ekonom Senior: Tata Kelola Harus Kuat agar Ekonomi Indonesia Tidak ‘Oligarkis’

JAKARTA, investortrust.id – Pembentukan Satgas Percepatan Deregulasi Investasi yang direncanakan Presiden Prabowo harus diikuti penguatan tata kelola (governance) di segala lini. Tanpa tata kelola yang kuat, bangsa ini akan mengulang pola pertumbuhan ekonomi tinggi yang rapuh dan oligarkis atau hanya dikuasai sekelompok orang.

“Tanpa deregulasi, target pertumbuhan ekonomi tinggi hanya akan menjadi slogan. Tanpa tata kelola yang baik, kita akan mengulang pola pertumbuhan tinggi yang rapuh dan oligarkis,” kata Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) yang juga Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J Rachbini dalam siaran pers, Sabtu (16/5/2026).

Saat menyaksikan penyerahan denda administratif dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada negara di gedung Kejagung, Jakarta, Rabu (13/5/2026), Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Mensesneg, Prasetyo Hadi segera mengumpulkan para pakar dan mempersiapkan pembentukan Satgas Percepatan Deregulasi Investasi.

Prabowo menegaskan, satgas tersebut diperlukan untuk menyederhanakan berbagai regulasi dan perizinan berusaha yang selama ini berlapis-lapis dan berbelit-belit. Deregulasi diperlukan karena regulasi yang terlalu rumit dapat membuka celah bagi praktik korupsi dan menurunkan kepercayaan investor.

Baca Juga

Prabowo Instruksikan Mensesneg Kumpulkan Pakar dan Bentuk Satgas Percepatan Deregulasi

Prabowo mengaku kerap menerima keluhan dari para pengusaha dan investor mengenai lamanya proses perizinan di Indonesia. Bahkan, terdapat pengusaha yang harus menunggu proses perizinan selama dua tahun, padahal di negara-negara tetangga bisa diproses hanya dalam dua pekan.

Iklim Usaha yang Kondusif

Didik Rachbini mengemukakan, Indonesia harus melakukan deregulasi besar-besaran dan reformasi birokrasi secara serius jika ingin keluar dari ‘kutukan’ pertumbuhan ekonomi 5% selamanya. Namun, deregulasi dan debirokratisasi harus diikuti tata kelola yang kuat di segala lini.

Pertumbuhan ekonomi tinggi, menurut Prof Didik, hanya bisa dicapai jika Indonesia mampu mendorong ekspor dan menarik investasi asing secara agresif untuk memperkuat sektor industri nasional. “Dan, itu hanya bisa dilakukan jika pemerintah melakukan deregulasi besar-besaran dan reformasi birokrasi secara serius, dengan tata kelola yang kuat,” ujar dia.

Selama ini, kata Didik, industri yang seharusnya menjadi lokomotif pertumbuhan justru tumbuh lambat sehingga ekonomi sulit melesat lebih tinggi. “Untuk itu diperlukan iklim usaha yang kondusif sehingga investasi asing masuk dan kinerja ekspor tumbuh cepat karena produk kita berdaya saing dan berjaya di pasar internasional,” tegas dia.

Didik menjelaskan, Indonesia masih menghadapi persoalan struktural yang serius, dari lemahnya daya saing, hingga masalah institusi ekonomi nasional. Salah satu indikasinya, aliran investasi asing langsung (foreign direct investment/ FDI) yang masuk ke Indonesia masih rendah.

Didik Rachbini mengungkapkan, FDI yang masuk ke Indonesia hanya sekitar 1,8% terhadap produk domestik bruto (PDB). Angka tersebut jauh tertinggal dibanding Vietnam sebesar 4,2%, Malaysia 3,7%, bahkan FDI yang masuk ke Singapura mencapai 27,8% terhadap PDB-nya. “Salah satu hambatan terbesar, datang dari birokrasi dan regulasi yang berbelit,” tandas dia.

Dia mengakui, rencana pembentukan Satgas Percepatan Deregulasi Investasi untuk memangkas aturan dan perizinan merupakan langkah yang rasional dan sangat dibutuhkan Indonesia saat ini. Tanpa deregulasi dan debirokratisasi, target pertumbuhan ekonomi tinggi hanya akan menjadi slogan.

“Banyak negara Asia Timur berhasil melakukan lompatan ekonomi karena memiliki war room reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung pemimpin politik tertinggi,” papar dia.

Prof Didik mencontohkan, Vietnam mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tinggi melalui reformasi Đổi Mới. Korea Selatan, Singapura, dan China juga menjalankan pola serupa pada masa industrialisasi mereka.

Dia menambahkan, Indonesia sendiri pernah menikmati pertumbuhan ekonomi sekitar 7% pada era deregulasi 1980-an dan awal 1990-an. Saat itu, pemerintah menjalankan kebijakan debirokratisasi dan reformasi ekonomi secara agresif untuk mendorong ekspor dan industrialisasi.

Berorientasi Inward-looking

Saat ini, kata dia, kondisi Indonesia justru bergerak ke arah sebaliknya. Orientasi ekonomi yang dahulu outward-looking atau berorientasi keluar, kini berubah menjadi inward-looking dengan peran negara yang semakin dominan. “Kalau visi dan orientasi ekonomi seperti ini terus dijalankan, jangan harap ekonomi tumbuh tinggi,” ucap dia.

Didik Rachbini menjelaskan, perubahan pola pikir tersebut membuat sektor luar negeri Indonesia tertinggal dari negara-negara pesaing, seperti Vietnam. Dampaknya terlihat pada lemahnya ekspor, rendahnya investasi berkualitas, hingga rapuhnya nilai tukar rupiah akibat struktur ekonomi yang kurang kompetitif.

Baca Juga

Respons Surat Kadin China, BKPM Komitmen Perbaiki Iklim Investasi

Didik juga menyoroti kualitas investasi yang masuk ke Indonesia. Sebagian investasi yang datang justru bernilai tambah rendah, tidak menghasilkan transfer teknologi, lapangan kerja di bawah standar, dan berdampak buruk terhadap lingkungan.

“Jadi, deregulasi tidak cukup hanya memangkas izin usaha. Reformasi yang dibutuhkan harus mencakup pembenahan institusi, penegakan hukum, koordinasi pusat dan daerah, digitalisasi birokrasi, hingga keberanian melawan praktik ekonomi rente,” papar dia.

Ekonomi Indonesia, menurut Prof Didik, sudah mengalami regulasi berlebih (overregulated)yang membuat biaya ekonomi tinggi dan investasi melambat. Semangat deregulasi seperti Paket Oktober 1988 (Pakto 88) masih relevan untuk menghidupkan kembali dinamika ekonomi nasional. “Contoh dan best practice ada di depan mata. Kita tidak perlu malu belajar dari Vietnam,” ujar dia.

Didik Rachbini menegaskan, deregulasi dan debirokratisasi harus menjadi tonggak transformasi ekonomi Indonesia agar mampu mempercepat investasi, mendorong industrialisasi baru, meningkatkan daya saing ekspor, dan menciptakan lapangan kerja.

“Namun, seluruh proses itu tetap harus diikuti tata kelola yang kuat agar Indonesia tidak mengulang pola pertumbuhan tinggi yang rapuh dan oligarkis,” kata dia.