MTI: Krisis Energi Jadi Momentum Reformasi Transportasi Nasional

JAKARTA, investortrust.id — Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menilai krisis energi global di tengah eskalasi perang Iran-Israel/Amerika Serikat (AS) perlu dimanfaatkan sebagai momentum untuk mendorong transformasi sistem transportasi nasional berbasis angkutan umum.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum MTI, Haris Muhammadun dalam konferensi pers bertajuk “Momentum Krisis Energi: Saatnya Transformasi Sistem Transportasi Nasional Berbasis Angkutan Umum” yang digelar di Commuter Hall Stasiun Juanda KAI Commuter, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Menurut Haris, sektor transportasi menjadi salah satu yang paling rentan terhadap tekanan krisis energi karena menyerap lebih dari separuh konsumsi bahan bakar minyak nasional, yang didominasi moda transportasi darat berbasis kendaraan pribadi.

“Krisis energi global yang dipicu ketegangan geopolitik di Timur Tengah telah mendorong kenaikan harga minyak dunia dan meningkatkan tekanan terhadap ketahanan energi Indonesia. Dalam konteks ini, sektor transportasi menjadi titik paling rentan,” kata dia.

Baca Juga

KCI Catat 27 Juta Penumpang KRL Selama Angkutan Lebaran 2026, Lampaui Target

Ia menyampaikan, respons pemerintah, seperti pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan penerapan work from home (WFH) dinilai sebagai langkah cepat, tetapi masih bersifat jangka pendek. “Pendekatan tersebut masih berorientasi pada pengendalian mobilitas, belum menyentuh transformasi sistem transportasi secara struktural,” ujar Haris.

MTI menilai kenaikan harga energi global berdampak langsung terhadap biaya transportasi, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ketergantungan Indonesia terhadap impor BBM serta dominasi kendaraan pribadi disebut menyebabkan konsumsi energi tinggi dan rendahnya efisiensi sistem transportasi nasional.

MTI juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi melalui pengendalian konsumsi BBM, penerapan skema WFH, serta upaya menjaga harga energi. Namun, organisasi tersebut menilai kebijakan yang ada masih berorientasi pada pengendalian permintaan dan belum sepenuhnya diarahkan pada transformasi sistem transportasi.

“Terdapat potensi efek samping yang perlu diantisipasi, antara lain pergeseran perjalanan ke aktivitas nonproduktif, penurunan produktivitas ekonomi di sektor tertentu, serta ketidakefektifan bila tanpa dukungan alternatif transportasi publik,” tutur Haris.

MTI merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain mendorong peralihan penggunaan kendaraan pribadi ke angkutan umum melalui peningkatan kualitas layanan, pengembangan transportasi publik di kota menengah dan wilayah perdesaan, serta reorientasi subsidi energi dari BBM kendaraan pribadi menuju subsidi angkutan umum.

Selain itu, MTI juga mendorong integrasi sistem transportasi dan logistik nasional, percepatan elektrifikasi transportasi publik, serta penguatan industri transportasi dalam negeri.

Baca Juga

Kemenhub: 10 Juta Orang Mudik Lebaran dengan Angkutan Umum

Untuk kebijakan jangka pendek, MTI mengusulkan pemberlakuan tarif Rp 0 untuk angkutan umum massal di kota besar selama periode tertentu, penambahan armada angkutan umum, penyediaan BBM khusus untuk angkutan umum, serta pengaturan implementasi WFH agar tidak memicu aktivitas nonproduktif.

“Krisis energi tidak boleh hanya dijawab dengan membatasi mobilitas. Kita harus memastikan warga tetap dapat mengakses sekolah, layanan kesehatan, dan pekerjaan,” tegas Haris.