Perang AS–Iran: Menang Jadi Arang, Kalah Jadi Abu

Oleh: Primus Dorimulu

“Filosofi lama si vis pacem, para bellum— jika ingin damai, bersiaplah untuk perang— telah menjadi dalih usang yang justru melanggengkan konflik. Dunia kini membutuhkan keberanian baru: jika ingin damai, bersiaplah untuk menjaga kemanusiaan.”

INVESTORTRUST — Perang selalu menjanjikan kemenangan. Namun realitasnya jauh lebih getir: tidak ada yang benar-benar menang. Dalam konflik antara Amerika Serikat dan Iran, dunia kembali dihadapkan pada ironi lama: kekuatan militer dipamerkan, anggaran digelontorkan tanpa batas, tetapi yang hancur justru kehidupan manusia yang tak pernah memilih perang.

Presiden Donald Trump boleh menyebut gencatan senjata dua pekan sebagai kemenangan diplomasi. Teheran pun mengklaim berhasil memaksa dunia menghormati posisi strategisnya di Selat Hormuz. Tetapi di balik klaim itu, yang sesungguhnya terjadi adalah jeda rapuh dari sebuah konflik yang belum selesai. Dunia hanya menahan napas, bukan benar-benar bernapas lega.

Lebih ironis lagi, perang ini memperlihatkan paradoks global yang semakin sulit dibenarkan. Amerika Serikat —negara dengan ekonomi terbesar di dunia— justru memperbesar anggaran militernya hingga mendekati US$ 1,5 triliun, lebih besar PDB Indonesia. Dalam hitungan hari, biaya perang bisa mencapai lebih dari US$ 1 miliar per hari. Di saat yang sama, perdebatan tentang pemangkasan anggaran sosial terus mengemuka. Ini bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan cermin dari prioritas: senjata didahulukan, kesejahteraan ditunda.

Iran, yang ekonominya tertekan sanksi dan inflasi tinggi, tetap mengalokasikan miliaran dolar untuk pertahanan. Dalam situasi di mana daya beli rakyat tergerus dan kebutuhan pokok kian mahal, keputusan mempertahankan belanja militer besar menunjukkan bahwa logika keamanan sering kali mengalahkan logika kesejahteraan.

Indonesia tidak sepenuhnya berada di luar arus ini. Anggaran pertahanan terus meningkat dari tahun ke tahun, mencapai ratusan triliun rupiah dalam APBN. Pada tahun anggaran 2026, anggaran pertahanan Indonesia mencapai Rp 337 triliun atau sekitar 8,7% dari total belanja APBN 2026.

Di satu sisi, penguatan pertahanan memang penting dalam lanskap geopolitik yang tidak pasti. Namun di sisi lain, tekanan fiskal akibat subsidi energi, kebutuhan perlindungan sosial, serta pembangunan sumber daya manusia masih sangat besar. Dalam konteks ini, setiap rupiah yang dialokasikan untuk militer seharusnya diuji dengan satu pertanyaan mendasar: apakah ini lebih mendesak daripada kebutuhan meningkatkan kesejahteraan rakyat?

Dunia hari ini menghabiskan lebih dari US$ 2,6 triliun untuk belanja militer setiap tahun. Pada saat yang sama, ratusan juta manusia masih hidup dalam kemiskinan. Ini bukan sekadar ketimpangan, tetapi kontradiksi moral. Negara berbicara tentang keamanan, tetapi gagal menjamin keamanan paling dasar: hidup yang layak. Sekitar 800 juta atau 10% penduduk bumi hidup di bawah garis kemiskinan dengan pengeluaran kurang dari US$ 2,15 per hari.

Filosofi klasik si vis pacem, para bellum —jika ingin damai, bersiaplah untuk perang— masih menjadi pegangan banyak pemimpin dunia. Namun dalam realitas modern yang saling terhubung, logika ini semakin usang. Persenjataan bukan lagi sekadar alat pertahanan, melainkan juga sumber ketegangan yang terus diproduksi. Perlombaan senjata menciptakan spiral ketakutan, salah perhitungan, dan pada akhirnya konflik terbuka.

Yang paling tragis, korban utama perang tidak pernah berubah. Rakyat sipil —yang tidak pernah duduk di meja perundingan— menjadi pihak yang paling menderita. Mereka kehilangan rumah, pekerjaan, keluarga, bahkan harapan. Tidak ada agama yang membenarkan pembunuhan, apalagi atas nama Tuhan. Tidak ada konstitusi modern yang melegitimasi penghancuran sebuah bangsa. Ketika perang dibenarkan dengan alasan apa pun, yang runtuh pertama kali adalah kemanusiaan itu sendiri.

Setiap pemimpin negara seharusnya memahami bahwa di bawah kolong langit yang sama, setiap manusia memiliki mimpi yang sama: hidup damai, sejahtera, dan bebas di negaranya yang berdaulat. Karena itu, setiap pemimpin wajib mewujudkan mimpi setiap warga akan kebebasan, kedamaian, dan kesejahteraan. Setiap pemimpin dunia harus menghormati keberadaan sebuah negara berdaulat. Tidak boleh ada sebersit niat untuk melenyapkan sebuah negara berdaulat atas nama apa saja, termasuk atas nama Tuhan.

Sangat ironis ketika sekitar 10% penduduk dunia masih hidup di bawah garis kemiskinan, sementara negara-negara justru berlomba membangun persenjataan dengan menyedot anggaran publik dalam skala masif. Lebih aneh lagi ketika negara berkembang mengalokasikan anggaran pertahanan yang besar, bahkan melampaui belanja sosial yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.

Keamanan sejati tidak lahir dari banyaknya rudal atau kapal induk. Keamanan adalah kepastian pangan, energi yang terjangkau, pendidikan yang berkualitas, dan masa depan yang tidak dibayangi ketakutan. Dunia tidak kekurangan senjata. Dunia kekurangan kebijaksanaan.

Gencatan senjata dua pekan antara AS dan Iran mungkin memberi ruang bagi diplomasi. Namun selama paradigma keamanan tidak berubah, jeda ini hanya akan menjadi interval sebelum konflik berikutnya. Perdamaian tidak bisa dibangun di atas ancaman kehancuran.

Ukuran kepemimpinan bukanlah seberapa besar kekuatan militernya, melainkan seberapa jauh ia mampu mencegah perang terjadi. Sebab dalam setiap perang, hasil akhirnya selalu sama: tidak ada pemenang sejati. Menang jadi arang. Kalah jadi abu.***