Survei: Sebagian Masyarakat Tak Setuju Indonesia Masuk Board of Peace
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Tiga lembaga survei publik, Indikator Politik, Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menggelar survei mengenai persepsi masyarakat terhadap isu ini. Salah satu topik yang disurvei yaitu keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung ke Board of Peace (BOP).
Peneliti Utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan sebanyak 50,9% masyarakat Indonesia menyatakan tak setuju jika Indonesia harus bergabung dengan lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tersebut.
“Mayoritas menyatakan tidak setuju atau sangat tidak setuju Indonesia menjadi bagian dari BOP,” kata Burhanuddin, saat paparan Survei Opini Publik Nasional, yang digelar di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Burhanuddin menjelaskan bahwa terdapat 17% masyarakat yang menyatakan persetujuannya terhadap keputusan pemerintah tersebut.
Survei juga menjaring pertanyaan mengenai persepsi publik terhadap keputusan pemerintah yang ingin mengirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza sebagai bagian dari kesepakatan di BOP. Rencananya, para prajurit TNI tersebut akan bertugas di bawah payung Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF).
“Ketika kita tanya kepada responden yang terpilih secara random, itu yang menyatakan setuju kebijakan pemerintah tersebut kurang lebih sekitar 33-34%, sebagian besar menyatakan tidak setuju. Meskipun ketidaksetujuanya mencapai 50%” aujar dia.
Baca Juga
Survei: Mayoritas Masyarakat Indonesia Menolak Serangan AS-Israel ke Iran
Dalam survei yang sama, masyarakat Indonesia juga cenderung tidak setuju dengan serangan AS-Israel terhadap Iran tersebut.
“83% itu menyatakan tidak setuju Israel dan AS menyerang Iran,” ujar dia.
Dengan tiga indikator ini, publik menilai terhadap perang AS-Israel dengan Iran sebagai tindakan yang tidak sah dan tidak seharusnya terjadi. Skor rata-rata dari tiga komponen yaitu dukungan terhadap perang, ajakan untuk membenarkan, dan kebijakan pemerintah gabung dengan BOP, mencapai di bawah 37,2 atau sangat rendah.
Dengan rendahnya skor ini, Prabowo perlu berhati-hati dalam mengambil sikap terhadap perang Iran. Prabowo perlu menolak dengan tegas perang tersebut.
“Karena itu punya implikasi elektoral yang besar. Apalagi kalau misalnya perang di Timur Tengah tersebut punya implikasi ekonomi,” jelas dia.

