Pemerintah Batalkan Rencana Sekolah Daring
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah membatalkan rencana penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang rencananya akan diterapkan pada April 2026. Sebelumnya rencana tersebut muncul sebagai upaya pengiritan bahan bakar minyak (BBM).
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan kembali pentingnya menjamin proses pembelajaran siswa tetap berjalan seperti biasa. Pratikno menilai proses pembelajaran harus semakin optimal dan jangan sampai timbul learning loss.
Menurutnya penyelenggaraan proses pembelajaran tetap berjalan secara luring bagi siswa. Demikian juga dengan layanan medis esensial tetap beroperasi secara sepenuhnya normal.
Baca Juga
Apresiasi Peluncuran Uji Terap PJJ, Legislator: Bisa Diakses Anak Pekerja Migran Indonesia
Pratikno tak menampik terkait wacana pembelajaran menggunakan metode hybrid yang mengkombinasikan luring dan daring. Namun mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, maka pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Rabu (25/3/2026).
Baca Juga
Pemerintah Bangun Lagi 104 Sekolah Rakyat di Berbagai Titik, Cek!
Sebagai bagian dari transformasi pemerintahan, Menko PMK menginstruksikan untuk mempercepat transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta efisiensi di segala bidang. Kemenko PMK juga meminta agar perjalanan dinas yang non-esensial harus dipangkas, optimalisasi pertemuan dan rapat secara daring, serta penerapan FWA (flexible working arrangement) secara terukur sebagai bagian dari transformasi kerja yang lebih efektif dan efisien.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” tuturnya.