KSP Sebut Wafatnya Siswa di Bengkulu Utara Bukan karena MBG

JAKARTA, investortrust.id — Kantor Staf Presiden (KSP) memberikan keterangan terkait wafatnya siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Ketahun Bengkulu Utara. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, menyebut wafatnya siswa bernama Fatih dari MIN 2 Ketahun Bengkulu Utara, bukan dikarenakan mengkonsumsi makanan yang disajikan melalui program makan bergizi gratis (MBG).

Mewakili pemerintah, Qodari menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Fatih yang merupakan seorang siswa MIN 2 Ketahun Bengkulu Utara.

"Kami menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya siswa Madrasah Ibtidaiyah Negeri MIN 2 Ketahun Bengkulu Utara. Keselamatan anak-anak adalah prioritas utama pemerintah. Setiap kejadian yang diduga terkait tidak pernah dianggap remeh dan pemerintah langsung berkomentar," kata Qodari dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Qodari membantah wafatnya Fatih dikarenakan konsumsi paket MBG yang berupa burger. Ia menyampaikan, hasil investigasi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan wafatnya Fatih tidak berkaitan dengan MBG.

Ia menuturkan, fakta di lapangan menunjukkan Fatih sempat pingsan sebelum memakan menu MBG yang diumumkan pada hari itu.

Baca Juga

Pemerintah Hentikan Operasional 47 Unit SPPG Terkait Insiden MBG

"Hasil pemeriksaan medis CT-scan di Rumah Sakit Bhayangkara menunjukkan adanya pendarahan otak, bukan gejala klinis keracunan makanan. Uji sampel laboratorium BPOM terhadap makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Giri Kencana menunjukkan hasil negatif terhadap bakteri E-coli maupun cemaran bahaya lainnya," jelas Qodari.

Sementara itu, Qodari menyampaikan program MBG telah menjangkau 61.239.037 penerima manfaat yang terdiri dari anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Ia mengungkap saat ini telah berdiri 24.443 SPPG yang beroperasi di berbagai daerah dengan dukungan sebanyak 32.869 SPPI bertugas memastikan operasional berjalan sesuai dengan standar.

Qodari memastikan, sebanyak 8.700 SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi atau SLHS. Ia pun mengeklaim program ini juga melibatkan 94.056 pemasok, termasuk 38.932 dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Menurut Qodari, pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada tahun 2026. Jumlah SPPG ditingkatkan menjadi 32.000 unit untuk memperluas cakupan ini.

"Sekitar 70% belanja bahan pangan berasal dari produk lokal. Program ini tidak hanya meningkatkan gizi tetapi juga menggerakkan perekonomian desa. Implementasinya terus diperkuat melalui pengawasan kualitas dan tata kelola," jelas dia.