Menteri PU Targetkan Huntara Korban Tanah Bergerak Tegal Rampung H-5 Lebaran 2026
TEGAL, investortrust.id – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo menargetkan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana tanah bergerak (creeping) di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, rampung paling lambat H-5 Lebaran 2026/1447 Hijriah.
“Kami berkomitmen mendukung upaya tersebut dengan target penyelesaian pembangunan huntara paling lambat H-5 Lebaran 2026, sehingga warga dapat segera menempati hunian yang lebih aman sebelum masa mudik dan libur Idulfitri 2026,” kata Dody di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (28/2/2026).
Huntara yang disiapkan memiliki kapasitas sekitar 456 kepala keluarga (KK) yang terbagi dalam 38 blok, dengan masing-masing 12 unit hunian. Setiap unit dirancang memenuhi standar hunian layak dan dilengkapi fasilitas dasar untuk menunjang aktivitas warga terdampak.
Baca Juga
Waskita-Kementerian PU Rampungkan 5 Blok Huntara di Aceh Utara, Siap Tampung 300 Warga
“Hunian sementara ini kami siapkan lengkap dengan akses utilitas dasar dan fasilitas sosial agar masyarakat tetap dapat menjalankan aktivitas sehari-hari secara layak dan aman,” ujar dia.
Fasilitas yang tersedia meliputi sambungan listrik dari PT PLN (Persero), penyediaan air bersih, masjid sebagai sarana ibadah dan kegiatan sosial, balai warga, pos kesehatan, hingga lapangan mini soccer sebagai ruang interaksi masyarakat.
Kementerian PU terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah guna memastikan lokasi pembangunan huntara aman secara geologi.
Baca Juga
1.606 Unit Huntara di Aceh dan Tapsel Ditargetkan Tuntas Sebelum Ramadan
“Mengingat wilayah terdampak merupakan kawasan tanah bergerak, setiap lokasi hunian harus melalui kajian teknis kebencanaan untuk meminimalkan risiko di masa mendatang,” ujar Dody.
Pemerintah daerah bersama instansi teknis saat ini masih mencari lahan alternatif yang lebih stabil untuk pembangunan tambahan huntara maupun relokasi permanen ke depan.
“Kita semua berharap penyediaan hunian sementara ini menjadi solusi cepat sekaligus langkah awal penataan kawasan yang lebih aman bagi warga terdampak bencana,” pungkasnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Menteri PU mengungkapkan anggaran tanggap darurat tahun 2026 sebesar Rp 4,3 triliun hingga kini belum mendapatkan kejelasan pos pendanaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).
“Kemarin hasil diskusi dengan Bappenas, memang pada saat kita mengajuan anggaran Rp 74 triliun untuk 4 tahun itu, itu memang termasuk kebutuhan tanggap darurat di tahunan 2026 sebesar Rp 4,3 triliun,” papar Dody dalam rapat koordinasi satgas pemulihan bencana Sumatera di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (18/2/2026).