Menhan Lapor Stabilitas Nasional dan Tugas Strategis TNI ke Presiden Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap isi pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (25/1/2026) malam. Pertemuan itu membahas laporan situasi nasional hingga pelaksanaan tugas-tugas strategis TNI selama Prabowo melakukan kunjungan ke luar negeri.
Sjafrie mengatakan ia bersama Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menghadap Presiden untuk melaporkan kondisi keamanan nasional. Laporan itu mencakup situasi selama Prabowo melakukan kunjungan kerja ke Inggris, Swiss, dan Prancis.
Baca Juga
RI Jajaki Jet Tempur JF-17 dari Pakistan, Kemenhan: Belum Ada Komitmen Pembelian
“Saya laporkan bahwa situasi nasional yang terjadi pada saat beliau ke luar negeri aman, terjaga, dan terkendali. Tidak ada hal-hal yang ganjil yang terjadi, yang mengganggu stabilitas negara,” ujar Sjafrie saat ditemui di Jakarta, Senin (26/1/2026).
Tugas strategis TNI
Selain kondisi keamanan, Menhan juga melaporkan pelaksanaan tugas TNI dalam Satgas Kuala. Satgas ini bertugas memperdalam sedimentasi dari muara hingga hulu Sungai Tamiang sebagai bagian dari penanganan pascabencana.
“Ini berjalan sejak tanggal 14 Januari, dan nanti pada bulan Februari ini lumpur yang berada di muara itu akan disedot ke tongkang,” jelas Sjafrie.
Lumpur tersebut selanjutnya akan diperiksa untuk memastikan tidak mengandung unsur yang memerlukan perhatian khusus.
Menhan juga menyampaikan laporan kepada Prabowo mengenai tugas-tugas dinamis yang dijalankan TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah.
Baca Juga
Indonesia Masuk Board of Peace, Menhan Pastikan Tak Ada Tambahan Anggaran Alutsista
Dalam pertemuan tersebut, Menhan turut melaporkan peningkatan keberhasilan operasi penanganan isu keamanan di Papua. Operasi tersebut dinilai menunjukkan perkembangan positif dalam menjaga stabilitas wilayah.
Seusai menerima laporan, Prabowo, kata Sjafrie, memberikan arahan agar TNI terus mengedepankan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Presiden juga menekankan pendekatan hukum terhadap setiap bentuk penyelewengan serta meminta para kepala staf menjaga transparansi dan integritas personel.