Kopdes Merah Putih dan MBG Jalan Membangun Orang Papua Melalui Kolaborasi Nasional
Oleh Dr Imanuel Gurik, SE, M.Ec.Dev
Pemerhati Pembangunan Papua
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - PEMBANGUNAN di tanah Papua tidak dapat diperlakukan dengan pendekatan yang seragam seperti wilayah lain di Indonesia. Papua memiliki kekhasan geografis, sosial, budaya, dan sejarah yang menuntut kebijakan afirmatif, kontekstual, dan kolaboratif. Dalam kerangka itulah, Program Strategis Nasional (PSN) Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang dipadukan dengan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi instrumen penting untuk mendorong transformasi sosial-ekonomi orang asli Papua dari kampung sebagai basis pembangunan.
Kopdes Merah Putih pada dasarnya bukan sekadar lembaga ekonomi formal, melainkan wahana pemberdayaan masyarakat. Ia menempatkan orang kampung sebagai subjek pembangunan —bukan objek. Selama ini, persoalan mendasar yang dihadapi orang asli Papua adalah keterbatasan akses terhadap modal, pasar, manajemen usaha, infrastruktur dasar, serta jejaring distribusi.
Banyak potensi lokal Papua —pertanian, peternakan, perikanan, hasil hutan non-kayu, hingga pangan lokal— tidak berkembang optimal karena lemahnya kelembagaan ekonomi di tingkat kampung. Kopdes Merah Putih hadir untuk menjawab tantangan tersebut.
Dari sisi nilai, koperasi sejatinya sangat selaras dengan budaya orang Papua. Prinsip kebersamaan, gotong royong, musyawarah, dan solidaritas sosial telah lama hidup dalam sistem sosial masyarakat adat. Koperasi adalah bentuk modern dari nilai-nilai lokal tersebut. Karena itu, Kopdes Merah Putih tidak hadir sebagai sesuatu yang asing, melainkan sebagai penguatan struktur ekonomi komunal yang sudah mengakar.
Namun, harus diakui secara jujur bahwa keberhasilan Kopdes Merah Putih —terlebih jika disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis— sangat ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dasar di kampung-kampung sasaran. Realitas di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar perkampungan OAP yang menjadi target penerima manfaat belum memiliki fasilitas gedung koperasi yang layak, jaringan telekomunikasi, penerangan listrik, akses jalan darat, akses udara (lapangan terbang/bandara perintis), maupun akses sungai yang memadai. Tanpa penyelesaian persoalan ini, program strategis nasional berisiko berjalan tidak efektif.
Karena itu, kolaborasi antar kementerian sesuai urusan masing-masing menjadi sebuah keniscayaan. Kopdes Merah Putih dan Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh dipandang sebagai program sektoral, melainkan sebagai agenda nasional lintas sektor yang membutuhkan orkestrasi kebijakan dan anggaran secara terpadu.
Peran Bersama
Paling kurang ada sejumlah aspek yang diperlukan Kementerian terkait dan para pihak (stakeholder) guna mengorkestrasi kebijakan dan anggaran secara terpadu. Pertama, penyiapan fasilitas gedung koperasi. Koperasi tidak mungkin berjalan hanya dengan SK pendirian dan papan nama. Ia memerlukan bangunan yang layak, ruang administrasi, gudang penyimpanan serta sarana distribusi.
Baca Juga
Dorong Pembangunan Inklusif, Gibran Tinjau Program Prioritas di Papua
Di sinilah peran strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia bersama pemerintah daerah dan pemerintah kampung. Pembangunan fisik koperasi harus disesuaikan dengan kondisi lokal Papua dan dikelola oleh orang asli Papua agar koperasi benar-benar hidup dan berkelanjutan.
Kedua, jaringan telekomunikasi. Di era ekonomi modern, koperasi tidak dapat dipisahkan dari akses informasi dan komunikasi. Tanpa jaringan, koperasi akan terisolasi dari pasar, sistem pelaporan, pendampingan, dan digitalisasi usaha.
Kehadiran Telkomsel dengan dukungan kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia sangat menentukan untuk membuka wilayah blank spot di tanah Papua. Digitalisasi koperasi kampung hanya akan menjadi jargon tanpa infrastruktur telekomunikasi yang memadai.
Ketiga, penerangan listrik. Listrik adalah fondasi dari seluruh aktivitas ekonomi dan sosial. Koperasi, dapur Makan Bergizi Gratis, penyimpanan bahan pangan, hingga administrasi membutuhkan pasokan listrik yang stabil. Kolaborasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, termasuk pengembangan energi terbarukan skala kampung, menjadi kunci. Tanpa listrik, keberlanjutan program akan sangat rapuh.
Keempat, akses jalan darat. Biaya logistik di Papua sangat mahal akibat keterisolasian wilayah. Banyak kampung sulit dijangkau sehingga distribusi bahan pangan untuk koperasi dan program makan bergizi menjadi tidak efisien. Peran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menjadi sangat strategis untuk membuka dan meningkatkan konektivitas darat yang menghubungkan sentra produksi, koperasi desa, dan titik distribusi.
Kelima, akses udara dan sungai. Dalam konteks Papua, transportasi udara perintis dan jalur sungai sering kali menjadi satu-satunya urat nadi kehidupan. Oleh karena itu, sinergi dengan Kementerian Perhubungan mutlak diperlukan untuk memastikan ketersediaan, keamanan, dan keberlanjutan akses transportasi udara dan sungai, terutama bagi kampung-kampung yang tidak terjangkau jalan darat.
Baca Juga
Menjadi Pelaku Utama
Kolaborasi lintas kementerian ini harus dijalankan dalam satu kerangka kebijakan nasional yang terintegrasi, bukan berjalan secara parsial. Tanpa orkestrasi yang kuat, Program Kopdes Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis berpotensi terhambat bukan karena konsepnya keliru, tetapi karena prasyarat dasarnya belum dipenuhi.
Lebih jauh, seluruh upaya ini harus berbasis pada pendekatan afirmatif terhadap orang asli Papua. Orang asli Papua tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat, tetapi harus menjadi pelaku utama: perencana, pengelola, dan pengawas program di tingkat kampung. Infrastruktur yang dibangun harus menjawab kebutuhan nyata masyarakat lokal, bukan sekadar memenuhi target administratif.
Pada akhirnya, Kopdes Merah Putih yang didukung infrastruktur memadai dan disinergikan dengan Program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi motor penggerak kebangkitan ekonomi kampung di Papua. Program ini berpotensi meningkatkan pendapatan keluarga orang asli Papua, memperkuat ketahanan pangan lokal, menciptakan lapangan kerja bagi pemuda kampung, sekaligus melindungi ekonomi rakyat dari dominasi pihak luar.
Tanah Papua tidak kekurangan potensi. Yang selama ini kurang adalah kehadiran negara secara utuh, terpadu, dan konsisten dari kampung. Jika gedung koperasi tersedia, sinyal terhubung, listrik menyala, dan akses terbuka. Dengan demikian, Kopdes Merah Putih dan Program MBG tidak hanya akan berjalan sukses, tetapi akan menjadi tonggak transformasi sosial-ekonomi orang asli Papua. Inilah jalan strategis menuju Papua yang mandiri, bermartabat, dan sejahtera —dibangun dari kampung, oleh orang Papua sendiri.