Setahun Jadi Presiden, Prabowo Ungkap Berkali-kali Ditawari Suap

Karawang, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan berkali-kali ditawari suap selama setahun menjabat sebagai kepala negara. Namun, Prabowo menegaskan integritasnya untuk menegakkan aturan demi kepentingan bangsa.

Hal itu diungkapkan Prabowo saat panen raya dan pengumuman swasembada pangan di Karawang, Jawa Barat, Rabu (7/1/2026).

Baca Juga

Sukses dengan Swasembada Beras 2025, Prabowo Tergetkan Indonesia Swasembada Ikan dan Ternak

Prabowo mulanya meminta dan mengingatkan seluruh jajarannya untuk kompak, bersatu, dan tidak ragu-ragu memberantas korupsi dan penyelewangan. Pemerintah saat ini telah menyita sekitar 4 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum. Jumlah itu akan bertambah 4 hingga 5 juta hektare pada 2026. Selain itu, pemerintah juga telah menindak ratusan tambang ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah. Namun, Prabowo mengingatkan, masih banyak kekayaan negara yang bocor. Untuk itu, Prabowo meminta seluruh jajaran bekerja keras agar kekayaan negara dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

"Tidak boleh sepeser rupiah pun tidak sampai ke rakyat. Ini tekad saya sebagai presiden yang dilantik dan dipilih oleh rakyat. Ini tugas Kabinet Merah Putih," tegas Prabowo.

Kepala Negara menekankan tidak pernah melihat latar belakang para bupati dan gubernur. Dari partai politik mana pun, para kepala daerah yang telah dipilih rakyat wajib untuk bekerja dan membela rakyat. Jangan sampai para pejabat menggadaikan kepentingan rakyat demi keuntungan pribadi.

"Siapa pun yang menang harus bekerja, harus membela rakyat harus bekerja sesungguhnya untuk rakyat Indonesia. Jangan berkuasa habis itu menjual diri, iya kan?" tegasnya.

Prabowo pun membagikan pengalamannya selama setahun menjabat. Diungkapkan, banyak pihak yang menawari suap untuk berbagai kepentingan. Namun, Prabowo menegaskan, tidak tergoda dengan hal tersebut. Kepala Negara memastikan akan menegakkan aturan demi kepentingan bangsa. aing Tujuan yang sama Begitu

"Aku satu tahun saja jadi presiden geleng-geleng kepala juga. Saya berapa kali saya mau disogok. Bolak-balik datang minta ini minta itu. Tegakkan peraturan. Tegakkan sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara. Saya tidak ikut-ikut yang lain-lain," katanya.

Prabowo mengaku menolak melihat detail daftar perusahaan nakal yang izinnya akan dicabut. Hal ini dilakukan untuk menjaga objektivitas lantaran tak tertutup kemungkinan terdapat perusahaan milik rekan atau bahkan kader Gerindra dalam daftar tersebut.

"Saya bilang, saya tidak mau lihat karena saya takut ada teman saya di situ. Begitu saya intip sedikit, eh ternyata ada Gerindra. Jadi, lebih baik saya tidak mau tahu," kata Prabowo.

Prabowo menegaskan hal itu dilakukan agar kebijakan pemerintah tidak terpengaruh oleh ikatan personal. Prabowo menyerahkan penindakan terhadap perusahaan nakal kepada jajaran terkait dan aparat penegak hukum.

"Kemarin ada menteri, 'tolong Bapak pelajari ini.' Eh, ada nama-namanya. 'Eh, jangan saya takut ada teman saya di situ atau ada anggota Gerindra.' Iya kan, kalau sekarang saya bilang saya enggak tahu. Saya serahkan ke aparat penegak hukum. Mereka tanya, 'Pak, ada petunjuk?' Yang melanggar tindak. Sederhana," tegasnya.

Baca Juga

Prabowo Tolak Lihat Daftar Perusahaan Nakal yang Dicabut Izinnya

Prabowo menekankan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sudah sangat jelas. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya. Prabowo pun memerintahkan pejabat yang tidak paham Pasal 33 UUD 1945 untuk mengundurkan diri.

“UUD 45 Pasal 33 jelas tak usah ada penerjemah. Apa yang tidak jelas? Yang tidak paham, keluar saja dari jabatan. Segera mengundurkan diri. Banyak yang bisa gantikan saudara-saudara," tegasnya.