Partai Buruh Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD

JAKARTA, investortrust.id - Partai Buruh menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menegaskan bahwa partainya tetap berpendapat bahwa Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat.

Menurut Said, pemilihan secara langsung memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan sendiri calon kepala daerah yang mereka kehendaki. Rakyat dapat menilai rekam jejak para calon melalui berbagai sumber, termasuk media sosial dan informasi yang dapat dipercaya.

"Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan," ujarnya.

Baca Juga

Said Iqbal: Gelar Pahlawan bagi Marsinah Sudah Disampaikan Partai Buruh Dua Tahun Lalu

Ia menilai, politik transaksional berpotensi terjadi jika pilkada dilakukan melalui DPRD. Cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi.

Sementara itu, Pilkada langsung merupakan hasil perjuangan panjang Reformasi. "Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal?. Reformasi belum lama kita jalani," ungkapnya.

Said juga merespons anggapan bahwa Pilkada langsung berbiaya mahal. Ia menekankan bahwa sumber mahalnya bukan pada mekanisme pemilihan langsung, melainkan pada praktik politik uang. Untuk menekan biaya manipolitik, Partai Buruh mengusulkan pengaturan baru dalam undang-undang pemilu, khususnya terkait transparansi hasil suara.

Baca Juga

KSPI dan Partai Buruh Desak Kenaikan Upah Sesuai Pertumbuhan Ekonomi

Partai Buruh mengusulkan agar setelah penghitungan suara di TPS, daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi disampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu. Dengan demikian, setiap partai dapat saling mengetahui hasil suara secara terbuka.

"Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan," ucap Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini.