Dari Makan Bergizi Gratis hingga Kampung Haji, Jadi Capaian Pemerintahan Prabowo Sepanjang 2025

JAKARTA, Investortrust.id - Sejak awal 2025, pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mulai mengimplementasikan sejumlah program dan kebijakan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Periode Januari hingga Maret 2025 menjadi fase awal yang penting untuk menunjukkan arah kebijakan pemerintah, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola ekonomi negara, serta perlindungan kelompok rentan di tengah perkembangan teknologi digital.

Pada Januari 2025, pemerintah secara resmi meluncurkan program Makan Bergizi Gratis. Program ini dirancang sebagai intervensi langsung untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak dan kelompok usia produktif yang rentan terhadap kekurangan nutrisi. Pelaksanaan tahap awal dilakukan di 190 dapur yang tersebar di 38 provinsi, menandai keseriusan pemerintah dalam memastikan pemerataan manfaat hingga ke daerah. Program ini tidak hanya bertujuan menekan angka stunting dan gizi buruk, tetapi juga menjadi instrumen kebijakan sosial yang mendorong perputaran ekonomi lokal melalui keterlibatan petani, peternak, dan pelaku usaha pangan di daerah. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah berupaya mengintegrasikan kebijakan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dalam satu program yang berdampak luas.

Memasuki Februari 2025, perhatian pemerintah tertuju pada penguatan struktur ekonomi nasional dan peningkatan layanan kesehatan masyarakat. Pada bulan ini, pemerintah mendirikan Danantara Indonesia sebagai entitas strategis untuk mengonsolidasikan seluruh aset badan usaha milik negara. Konsolidasi aset dengan nilai mencapai Rp16.000 triliun tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan daya saing BUMN di tingkat global. Kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menata ulang peran negara dalam perekonomian, sehingga BUMN tidak hanya berfungsi sebagai alat pembangunan, tetapi juga sebagai kekuatan ekonomi yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan.

Masih pada Februari 2025, pemerintah meluncurkan program Cek Kesehatan Gratis. Program ini memberikan akses pemeriksaan kesehatan dasar bagi masyarakat tanpa biaya, sebagai bagian dari strategi pencegahan penyakit dan penguatan layanan kesehatan primer. Pemerintahan Presiden Prabowo memandang bahwa peningkatan kualitas kesehatan masyarakat tidak cukup hanya dengan pengobatan, tetapi harus dimulai dari deteksi dini dan edukasi kesehatan. Dengan kebijakan ini, negara hadir secara lebih aktif dalam menjaga produktivitas dan kualitas hidup warganya, sekaligus menekan beban pembiayaan kesehatan jangka panjang.

Baca Juga

Setahun Pemerintahan Prabowo: 43 Juta Warga Telah Nikmati Cek Kesehatan Gratis

Pada Maret 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Tunas yang berfokus pada perlindungan anak di ruang digital. Regulasi ini dirancang untuk melindungi anak-anak dari berbagai risiko penyalahgunaan teknologi, termasuk eksploitasi dan paparan konten berbahaya, terutama yang melibatkan penggunaan gawai pintar dan media sosial. Kebijakan ini menunjukkan kesadaran pemerintah terhadap perubahan sosial akibat kemajuan teknologi, serta perlunya kehadiran negara dalam menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi generasi muda. Perlindungan anak dalam kebijakan ini tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif melalui penguatan peran orang tua, sekolah, dan penyedia platform digital.

Memasuki kuartal II-2025, sejak April hingga Juni 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan arah kebijakan yang menegaskan posisi Indonesia dalam dinamika global, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan nasional.

Pada April 2025, Presiden Prabowo menyampaikan pidato di hadapan seluruh anggota parlemen Turki. Dalam forum tersebut, Presiden secara tegas menyuarakan dukungan Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina. Sikap ini bukan sekadar pernyataan politik luar negeri, melainkan penegasan konsistensi Indonesia dalam membela nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan penolakan terhadap penindasan. Dukungan ini juga sejalan dengan amanat konstitusi Indonesia yang menentang segala bentuk penjajahan. Dalam konteks kebijakan, pidato tersebut memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang aktif menjalankan diplomasi berbasis prinsip dan moral, bukan semata kepentingan pragmatis.

Memasuki Mei 2025, pemerintahan Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada penguatan kerja sama global, khususnya di bidang kesehatan, teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. Kunjungan Bill Gates ke Jakarta menjadi momentum penting yang diapresiasi langsung oleh Presiden. Pemerintah menegaskan komitmen terhadap pelaksanaan program kesehatan nasional, termasuk penguatan imunisasi, penanggulangan penyakit menular, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat. Apresiasi terhadap implementasi program yang selama ini didukung melalui kemitraan internasional menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perumusan kebijakan, tetapi juga pada keberlanjutan dan dampak nyata di lapangan.

Pada bulan yang sama, Presiden Prancis Emmanuel Macron melakukan kunjungan kenegaraan ke Jakarta dan Magelang. Pertemuan bilateral tersebut menghasilkan perancangan lebih dari dua puluh satu kesepakatan kerja sama strategis yang mencakup sektor pertahanan, energi, pendidikan, kebudayaan, hingga transisi energi hijau. Pemerintahan Presiden Prabowo memanfaatkan momentum ini untuk memperluas akses teknologi, meningkatkan investasi berkualitas, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra penting negara-negara Eropa di kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan luar negeri yang aktif dan terbuka ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Pada Juni 2025, fokus pemerintah bergeser pada penguatan sektor domestik yang menjadi tulang punggung pembangunan jangka panjang. Peresmian kampus baru Universitas Pertahanan (UNHAN) menandai komitmen Presiden Prabowo dalam membangun sumber daya manusia unggul di bidang pertahanan dan keamanan. Kampus ini tidak hanya diproyeksikan sebagai pusat pendidikan militer, tetapi juga sebagai institusi akademik yang mengintegrasikan kajian pertahanan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan geopolitik. Kebijakan ini mencerminkan pandangan strategis pemerintah bahwa kekuatan negara tidak hanya ditentukan oleh alutsista, tetapi juga oleh kualitas pemikiran dan kepemimpinan generasi mudanya.

Masih pada Juni 2025, Presiden Prabowo mendapatkan sambutan positif dalam forum St. Petersburg International Economic Forum. Tepuk tangan dan apresiasi yang diterima Presiden mencerminkan perhatian dunia internasional terhadap sikap aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi global. Dalam forum tersebut, Presiden menekankan pentingnya kerja sama ekonomi yang adil, inklusif, dan saling menguntungkan, terutama bagi negara-negara berkembang. Pemerintah menegaskan bahwa Indonesia siap berperan sebagai jembatan dialog antara kepentingan negara maju dan dunia berkembang, sekaligus memperjuangkan sistem ekonomi global yang lebih seimbang.

Baca Juga

Prabowo Bertemu Presiden Putin dalam Suasana Hangat di Istana Konstantinovsky St.Petersburg

Memasuki paruh kedua tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memperlihatkan konsistensi arah kebijakan yang menekankan kedaulatan pangan, penguatan pertahanan, diplomasi aktif, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat.

Pada Juli 2025, fokus pemerintahan banyak diarahkan pada isu pangan, diplomasi ekonomi, dan penguatan posisi Indonesia di mata dunia. Pemerintah mencatatkan sejarah baru ketika cadangan beras di gudang Bulog mencapai 4,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Capaian ini menjadi penanda kuat keberhasilan kebijakan pengamanan stok pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah dinamika iklim dan geopolitik global. Di bulan yang sama, Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi menyetujui usulan Presiden Prabowo agar Indonesia memiliki Kampung Haji di Mekkah, sebuah terobosan diplomatik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia secara berkelanjutan.

Prestasi juga diraih di bidang diplomasi budaya ketika untuk pertama kalinya kontingen Indonesia membubuhkan defile dalam perayaan Bastille Day di Prancis. Kehadiran Indonesia dalam perayaan nasional Prancis tersebut menjadi simbol eratnya hubungan bilateral sekaligus pengakuan terhadap peran strategis Indonesia di kancah internasional. Di sektor perdagangan, pemerintah menyepakati tarif dagang resiprokal dengan Amerika Serikat dan menuntaskan kesepakatan perdagangan bebas Indonesia–Uni Eropa atau IEU-CEPA. Di tingkat akar rumput, pemerintah meresmikan Gerai Percontohan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.

Memasuki Agustus 2025, momentum Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia dimanfaatkan Presiden Prabowo untuk menyampaikan arah kebijakan strategis di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pidato kenegaraan 15 Agustus 2025, Presiden mengumumkan penghapusan tantiem bagi komisaris BUMN yang menghasilkan penghematan anggaran hingga Rp8,2 triliun per tahun. Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah terhadap efisiensi, tata kelola yang bersih, serta keberpihakan anggaran kepada program-program yang langsung menyentuh kepentingan rakyat.

Pada bulan yang sama, pemerintah memperkuat sistem pertahanan negara dengan membentuk 100 batalion teritorial pembangunan TNI yang berorientasi pada pengamanan wilayah sekaligus dukungan pembangunan di daerah. Untuk pertama kalinya pula, perayaan HUT RI digelar secara meriah dengan pesta rakyat di sepanjang kawasan Sudirman–Thamrin, mencerminkan pendekatan pemerintahan yang lebih inklusif dan dekat dengan masyarakat. Di bidang pendidikan, sebanyak 166 Sekolah Rakyat mulai beroperasi, memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat yang selama ini berada di lapisan terbawah.

Baca Juga

Prabowo Tutup 1.000 Tambang Timah Ilegal di Babel, Selamatkan Rp 22 Triliun Uang Negara

September 2025 menjadi periode penting dalam penegakan hukum, diplomasi kemanusiaan, dan penguatan tata kelola sumber daya alam. Pemerintah berhasil menertibkan 800 tambang timah ilegal di perairan sekitar Bangka Belitung serta 200 tambang timah ilegal di daratan wilayah tersebut. Langkah tegas ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi lingkungan, menegakkan hukum, dan memastikan pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

Di ranah politik dan diplomasi internasional, Presiden Prabowo mencatat sejarah dengan menjadi Presiden Indonesia pertama yang berpidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam forum tersebut, Presiden Prabowo, bersama Presiden Lula da Silva dan Presiden Donald Trump, mengumumkan komitmen Indonesia untuk mengirimkan 20.000 pasukan perdamaian ke Gaza sebagai bagian dari misi kemanusiaan internasional. Sikap tegas Indonesia terhadap isu Palestina juga tercermin dari keikutsertaan 142 negara, termasuk Inggris, Prancis, dan Australia, dalam mengikuti sikap Indonesia yang mengakui negara Palestina.

Pada bulan yang sama, pemerintah menandatangani kesepakatan perdagangan bebas Indonesia–Kanada atau Indonesia–Canada CEPA, memperluas akses pasar ekspor nasional. Di sektor kesehatan dan perlindungan konsumen, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis setelah mencatat 79 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mengalami kasus keracunan. Evaluasi tersebut diikuti dengan perbaikan standar operasional, pelaksanaan, dan pengawasan guna meningkatkan kepatuhan serta meminimalkan risiko keamanan pangan.

Memasuki kuartal terakhir 2025, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan intensitas tinggi dalam menjalankan agenda pembangunan nasional yang mencakup diplomasi internasional, penguatan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, hingga ketegasan penegakan hukum. Periode Oktober hingga Desember 2025 menjadi fase konsolidasi sekaligus akselerasi berbagai program strategis yang telah dirancang sejak awal masa pemerintahan.

Pada Oktober 2025, Presiden Prabowo menegaskan peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional dengan menghadiri langsung penandatanganan kesepakatan perdamaian Gaza di Sharm El Sheikh, Mesir. Kehadiran tersebut mencerminkan konsistensi politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif serta kepedulian terhadap isu kemanusiaan global. Di saat yang sama, sektor pariwisata nasional mencatat prestasi membanggakan setelah sebanyak 33 hotel dan resor di Indonesia berhasil meraih penghargaan Michelin Keys, yang memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkualitas dunia. Dari sisi ekonomi makro, pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi nasional pada level tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi triwulan ketiga 2025 tercatat sebesar 5,04 persen, mencerminkan stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Baca Juga

Pidato Prabowo di PBB: Antitesis Trump yang Mendapat Tepuk Tangan Dunia

Memasuki November 2025, fokus pemerintah bergerak pada penguatan peran Indonesia dalam keamanan dan ketertiban dunia. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyepakati Resolusi UNSC 2803 yang membuka jalan bagi pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, sebuah langkah yang sejalan dengan komitmen Indonesia dalam misi perdamaian internasional. Di dalam negeri, pemerintah meluncurkan program magang dengan tunjangan yang sepenuhnya dibiayai negara bagi 100.000 peserta, sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyerapan tenaga kerja muda. Kepercayaan dunia internasional terhadap perekonomian Indonesia juga tercermin dari laporan Dana Moneter Internasional yang menempatkan Indonesia sebagai titik terang di tengah ekonomi global yang penuh tantangan. Pada bulan yang sama, Presiden Prabowo juga mengambil langkah tegas dalam pembenahan sektor pendidikan dengan merehabilitasi dua guru asal Luwu, Sulawesi Selatan, yang sebelumnya tersandung persoalan hukum, sekaligus memulihkan nama baik mantan Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry, Ira Puspadewi.

Memasuki Desember 2025, capaian pemerintahan semakin terasa langsung di tengah masyarakat. Program Makan Bergizi Gratis mencapai 50,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, dengan dukungan 17.819 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang telah beroperasi. Program ini menjadi tulang punggung kebijakan pembangunan manusia yang menyasar anak-anak, pelajar, serta kelompok rentan. Sejalan dengan itu, Program Cek Kesehatan Gratis juga mencatatkan capaian signifikan dengan menjangkau 69,6 juta penerima, termasuk 24 juta anak usia sekolah, memperkuat pendekatan preventif dalam sistem kesehatan nasional. Di sektor pendidikan, sebanyak 288.000 sekolah telah menerima layar pembelajaran interaktif sebagai bagian dari transformasi digital pendidikan.

Pada aspek penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya alam, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan yang dipimpin oleh Kejaksaan Agung berhasil menyerahkan hasil penertiban senilai Rp6,6 triliun kepada pemerintah, menandai langkah konkret dalam pemulihan aset negara. Pemerintah juga mencatat keberhasilan besar dengan penertiban empat juta hektare lahan sawit dan tambang ilegal yang selama ini merugikan negara.

Baca Juga

Akad Massal 50.030 Rumah Subsidi Tegaskan Komitmen Negara untuk MBR

Di bidang ekonomi dan perdagangan internasional, Indonesia menorehkan kemajuan strategis melalui penandatanganan kesepakatan perdagangan bebas Indonesia–Uni Eropa atau IEU-CEPA, yang membuka peluang lebih luas bagi ekspor nasional. Prestasi olahraga nasional turut mengharumkan nama bangsa setelah kontingen Indonesia berhasil meraih 91 medali emas pada SEA Games Thailand, melampaui target awal 80 emas. Pemerintah juga menandatangani kesepakatan pembelian lahan di Mekkah untuk pembangunan Kampung Haji Indonesia, sebuah proyek jangka panjang yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan jemaah haji dan umrah.

Last but not least, masih di Desember 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan akad massal 50.030 unit KPR Sejahtera FLPP & Serah Terima Kunci Rumah Tahun 2025 kepada masyarakat. Akad massal ini digagas oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Menutup tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo mengonsolidasikan semangat persatuan nasional melalui seruan kebangsaan untuk bersama-sama memulihkan wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang terdampak bencana banjir.