Pimpinan Komisi X Ajak Masyarakat Baca dan Kritisi Buku Baru Sejarah Indonesia
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengajak masyarakat untuk membaca secara cermat Buku Sejarah Indonesia yang baru diluncurkan Pemerintah. Dirinya juga mempersilakan publik untuk mengkritik da memberi saran terhadap buku tersebut.
Lalu mengungkapkan, kehadiran buku sejarah baru merupakan bagian penting dari upaya memperkaya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap perjalanan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, ia mempersilakan publik, akademisi, sejarawan, maupun pemerhati pendidikan untuk memberikan kritik dan saran secara terbuka.
"Silakan masyarakat membaca dan menelaah Buku Sejarah Indonesia yang baru. Jika ada kritik, masukan, atau catatan, itu justru penting sebagai bagian dari proses penyempurnaan," kata Lalu dalam keterangannya, Senin (15/12/2025).
Baca Juga
Jadi Sejarah Era Presiden Prabowo, Pemerintah Turunkan Harga Pupuk Subsidi
Ia menegaskan, Kementerian Kebudayaan, wajib melakukan revisi apabila dalam buku tersebut ditemukan kesalahan data, kekeliruan penulisan, atau penafsiran sejarah yang kurang tepat. Menurutnya kesalahan dalam penulisan buku adalah hal yang wajar.
"Tidak ada karya yang sepenuhnya sempurna. Karena itu, pemerintah tidak perlu malu untuk melakukan revisi jika memang ditemukan kekeliruan," ujarnya.
Baca Juga
Politikus PKB itu menilai sikap terbuka terhadap kritik merupakan cerminan tata kelola kebudayaan dan pendidikan yang sehat. Revisi buku sejarah, menurutnya, justru menunjukkan komitmen negara dalam menghadirkan narasi sejarah yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
"Yang terpenting adalah keberanian untuk memperbaiki. Buku sejarah harus menjadi rujukan yang mendidik, bukan sekadar dokumen yang dipertahankan meski terdapat kesalahan," ucapnya.
Sebelumnya, Kementerian Kebudayaan meluncurkan buku "Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global", Minggu (14/12/2025). Buku itu disusun dalam 10 jilid oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan, sepuluh jilid tersebut tidak dimaksudkan untuk menuliskan sejarah Indonesia secara menyeluruh, melainkan sebagai ringkasan perjalanan bangsa dari masa prasejarah hingga era Reformasi.