Rektor Unair Sebut Aksi Guru Besar Kritisi Kondisi Demokrasi Tidak Wakili Institusi

JAKARTA, investortrust.id - Rektor Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Mohammad Nasih angkat suara soal aksi guru besar sejumlah kampus yang mengkritisi situasi demokrasi di Indonesia. Nasih menyatakan, suara guru besar bukanlah suara institusi pendidikan.

"Kalaupun ada para guru besar dan lain-lain yang menyampaikan statement itu tidak merepresentasikan institusi pendidikan," kata Nasih dalam sebuah video yang dikutip Jumat (9/2/2024).

Baca Juga

Kritik Bansos sebagai Alat Politik, Ini Penjelasan Rektor Paramadina

Dikatakan Nasih, institusi pendidikan tidak mengeluarkan statement apa pun. Kecuali statement itu disampaikan oleh pimpinan perguruan tinggi beserta organ-organ perguruan tingginya. Nasih mencontohkan, Unair memiliki 300 guru besar. Namun, hanya dua atau tiga guru besar yang menyampaikan statement dalam aksi "Unair Memanggil" pada Senin (5/2/2024) lalu. Meskipun, kata Nasih, aksi itu menggunakan nama dan logobl Unair.

"Sesungguhnya hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu. Anggap saja kita di Unair punya 300 guru besar, yang ngomong itu hanya dua atau tiga sehingga lagi-lagi itu bukan representasi dari dunia pendidikan.

Untuk itu, Nasih meminta masyarakat tidak menggeneralisasi seakan seruan atau aksi yang dilakukan guru besar sejumlah kampus mewakili institusi pendidikan. 

Diketahui, sejumlah guru besar dari setidaknya 20 perguruan tinggi telah menyampaikan kritik terkait kondisi demokrasi di Indonesia beberapa hari terakhir ini menjelang Pemilu 2024.

Baca Juga

Muhadjir Sebut Kampus Punya Kebebasan Mimbar Akademik Sampaikan Kritik

Salah satunya, civitas academica Unair yang menggelar aksi bernama Unair Memanggil pada Senin (5/2/2024). Dalam aksi itu, sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa menyampaikan pernyataan sikap terkait situasi politik saat ini.

"Hal yang perlu diingat kembali oleh Presiden bahwa legitimasi maupun dukungan rakyat kepada pemerintahannya semenjak sembilan tahun lalu tidak bisa dilepaskan dari harapan bahwa Presiden akan menjalankan etika republik dan merawat demokrasi maupun pemerintahan yang bebas KKN," kata salah seorang guru besar Unair, Hotman Siahaan.