BNPP Dorong Pos Lintas Batas Negara Jadi Sentra Ekonomi Baru
JAKARTA, investortrust.id - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) menegaskan, pembangunan pos lintas batas negara (PLBN) tidak hanya difokuskan pada aspek pengamanan. BNPP mendorong pos lintas batas negara menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan.
Sekretaris BNPP Makhruzi Rahman mengatakan, kebijakan penguatan PLBN sejalan dengan agenda besar pembangunan dalam RPJMN 2025–2045. Pemerintah ingin memastikan kawasan perbatasan tidak lagi dianggap sebagai wilayah tertinggal, melainkan menjadi beranda depan negara yang mampu menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat setempat.
“PLBN bukan hanya pintu keluar-masuk orang dan barang, tetapi harus menjadi sentra industri dan pusat ekonomi lokal,” ujar Makhruzi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Perbatasan Wilayah Negara dengan Komisi II DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (1/12/2025).
Baca Juga
PUPR Rampungkan Pembangunan 7 PLBN di Kawasan Perbatasan Indonesia
BNPP menilai pendekatan tersebut penting untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang selama ini hidup di wilayah paling luar Indonesia.
BNPP mencatat ketergantungan ekonomi lintas batas masih cukup tinggi. Warga Timor Leste dan Papua Nugini banyak bergantung pada pasokan kebutuhan dari Indonesia. Sementara di beberapa tempat, seperti Kabupaten Nunukan, masyarakat lokal justru lebih memilih berbelanja ke Malaysia karena akses infrastruktur domestik belum memadai.
“Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan fasilitas dan layanan ekonomi di PLBN,” sebut Makhruzi.
Untuk mendorong perbaikan ekonomi di perbatasan, pemerintah tengah menyiapkan pembangunan delapan PLBN baru. Beberapa di antaranya di Temajuk (Kalimantan Barat), Simanggaris (Kalimantan Utara), Miangas (Sulawesi Utara), Marore (Sulawesi Utara), Maritaing (NTT), Lirang (Maluku), Waris (Papua), serta di Pegunungan Bintang (Papua).
Sejumlah PLBN tersebut dinilai memiliki potensi besar menjadi pusat pergerakan perdagangan dan layanan publik. Beberapa PLBN seperti Temajuk dan Miangas disebut telah memiliki kesiapan yang cukup tinggi dan menunggu pemenuhan syarat teknis, termasuk kajian lingkungan hidup dan penguatan infrastruktur pendukung.
“Pembangunan PLBN gelombang ketiga ini diharapkan dapat membuka koridor ekonomi baru dan menciptakan lapangan kerja di perbatasan,” ucap Makhruzi.
Meski demikian, BNPP mengakui adanya berbagai tantangan di lapangan. Di Kalimantan dan Papua misalnya, terdapat lebih dari 200 jalur tidak resmi atau jalur tikus yang memerlukan pengawasan ketat.
Selain itu, sejumlah perlintasan resmi belum dapat ditingkatkan menjadi PLBN karena terkendala pembebasan lahan, status kawasan hutan, hingga outstanding boundary problems (OBP) yang belum tuntas diselesaikan dengan negara tetangga.
Baca Juga
Indonesia dan Malaysia Sepakati Joint Development Perbatasan di Ambalat, Ini Alasannya
BNPP menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dengan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah untuk memastikan pembangunan PLBN berjalan efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kami ingin perbatasan menjadi ruang yang aman sekaligus produktif secara ekonomi,” tegas Makhruzi.
Pemerintah berharap pengembangan PLBN sebagai pusat ekonomi baru dapat memperkuat stabilitas kawasan, meningkatkan daya saing, serta mengoptimalkan potensi perdagangan lintas negara. Dengan strategi itu, perbatasan ditargetkan menjadi salah satu pengungkit pertumbuhan nasional sekaligus pengokoh kedaulatan Indonesia di masa mendatang.