Menhan Sjafrie Ungkap Tiga Titik Strategis yang Tentukan Keamanan Nasional
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menambah kekuatan TNI sebagai langkah menjaga stabilitas nasional. Kebijakan ini diumumkan setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin menggelar rapat tertutup dengan Komisi I DPR.
Sjafrie menjelaskan bahwa ada tiga center of gravity atau titik strategis yang ditetapkan pemerintah, yakni Jakarta, Aceh, dan Papua. “Yang pertama Jakarta sendiri, kemudian center of gravity kedua adalah Aceh, kemudian center of gravity ketiga adalah Papua,” kata Sjafrie seusai rapat di kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025).
Khusus Papua, pemerintah akan menerapkan smart approach yang menggabungkan pendekatan teritorial dan operasi taktis. “Namun demikian, dalam rangka menjaga kedaulatan, kita tidak ingin kedaulatan kita diinjak-injak orang,” ujarnya.
Baca Juga
Ancaman Keamanan Eksekutif Perusahaan Meningkat, G4S Berikan Solusi
Secara terpisah, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memastikan penguatan pasukan dilakukan melalui pembangunan satuan baru di berbagai wilayah Papua. Agus menambahkan bahwa TNI juga mempercepat pembangunan komando daerah militer (kodam) untuk memperkuat struktur pertahanan.
“Jadi memang kita akan membangun beberapa batalion, karena kalau kita lihat dari 514 kabupaten, batalion yang ada kan hanya 100 sekian, jadi kita harapkan satu kabupaten satu batalion,” tegas Agus.
Selain itu, TNI juga akan terus membangun pos perbatasan di wilayah rawan penyelundupan manusia dan narkotika. “Kita tempatkan batalion di situ. Satu batalion kalau penugasan ada 450 prajurit. Kalau di perbatasan ada 7 batalion,” ujarnya.
Saat ditanya apakah penguatan pasukan terkait eskalasi ancaman, Agus membenarkan. “Ya, eskalasi ancaman,” tutupnya singkat.
Baca Juga
Prabowo dan Albanese Umumkan Perjanjian Keamanan Baru RI-Australia demi Stabilitas Indo-Pasifik
Sebelumnya, Komisi I DPR mendukung langkah pemerintah sepanjang dilakukan sesuai prosedur dan kebutuhan wilayah. DPR juga meminta peningkatan fasilitas pendukung agar efektivitas pasukan tetap terjaga.
Pemerintah memastikan bahwa seluruh proses penambahan personel dilakukan transparan dan terkoordinasi. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kesiapan nasional menghadapi ancaman yang terus berkembang.