Perbaiki Pengelolaan SMK, Menko PM Usul Pembentukkan Badan Vokasi Nasional
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A Muhaimin Iskandar menilai, perlunya pembentukan Badan Vokasi Nasional untuk memperkuat sistem pendidikan vokasi yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan industri.
Menurut dia, keberadaan Badan Vokasi Nasional penting, lantaran saat ini belum ada lembaga khusus yang fokus membangun dan mengimplementasikan sistem pendidikan vokasi nasional.
“Sistem vokasi nasional harus terus dikembangkan. Saya mengusulkan dibuat, didirikan Badan Vokasi Nasional, BVN,” kata Muhaimin dalam Rapat Koordinasi Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jumat (14/11/2025).
Sementara berdasarkan temuan di lapangan, menteri yang kerap disapa Cak Imin tersebut meyakini lembaga pendidikan vokasi dengan sistem yang maju mampu menjawab kebutuhan pasar kerja dalam dan luar negeri. Salah satu buktinya, ia temukan ketika mengunjungi Sekolah Analis Kimia Bogor (SMAKBO), sebuah sekolah kejuruan yang dibina oleh Kementerian Perindustrian.
Cak Imin menuturkan, sistem pengelolaan vokasi yang terintegrasi melalui Badan Vokasi Nasional akan menjawab sejumlah permasalahan SMK dan lembaga pendidikan vokasi lain. Masalah dimaksud, termasuk kurikulum SMK yang tidak terhubung dengan dunia industri (mismatch), pengelolaan pelatihan vokasi yang tumpang tindih antar Kementerian/Lembaga, hingga mekanisme penyaluran siswa lulusan SMK.
Dia menyimpulkan, salah satu tantangan yang menjadi sorotan utama adalah belum efektifnya sertifikasi keahlian dan bahasa asing berstandar internasional untuk para lulusan SMK, serta lembaga pendidikan vokasi lain.
Cak Imin menganggap, Badan Vokasi Nasional akan menghasilkan sistem pengelolaan vokasi yang lebih efektif dan mendorong lulusan SMK lebih cepat terserap di pasar kerja dalam negeri dan luar negeri.
“Pasar kerja di dalam maupun di luar negeri sangat potensial, tetapi pendidikan dan vokasi perlu dikonsolidasikan lebih cepat sehingga memberikan kesempatan kepada masyarakat generasi muda untuk cepat mengupdate kapasitasnya,” ujarnya.
Saat ini pengelolaan vokasi di Indonesia belum terpadu dan belum efektif menghasilkan penyerapan tenaga kerja lulusan SMK, serta lembaga pendidikan vokasi lain.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sekitar 1,63 juta lulusan SMK menganggur dan tidak berkuliah. Kesulitan mereka untuk mengakses kesempatan kerja khususnya di pasar kerja internasional karena belum memiliki keterampilan dan kemampuan bahasa asing, sebagai syarat kerja di luar negeri.