Habibie Democracy Forum: Tidak Ada Demokrasi yang Kuat Tanpa Kebebasan Pers
JAKARTA, investortrust.id - Habibie Democracy Forum menyatakan, seluruh elemen bangsa harus mempromosikan kebebasanpers dan melindungi kebebasan sipil. Tidak ada demokrasi yang kuat tanpa jaminan kebebasan pers.
“Kebebasan berekspresi yang luas dan dukungan media yang terbuka menjadi aspek penting bagi konsolidasidemokrasi,” kata Direktur Eksekutif The Habibie Center, Mohammad Hasan Ansori pada peresmian Habibie Democracy Forum oleh Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin di Hotel Le-Meridien, Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Baca Juga
Habibie Democracy Forum Rekomendasikan Ini untuk Selamatkan Demokrasi Indonesia
Hasan Ansori mengungkapkan, kebebasan pers merupakan poin keenam dari sembilan poin yang direkomendasikan The Habibie Democracy Forum. “The Habibie Democracy Forum merekomendasikan sembilan poin penting kepada para elite politik dan elemen bangsa demi menyelamatkan demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2024,” tutur dia.
Poin pertama, menurut Asori, UUD 45 dan Pancasila harus menjadi sistem nilai yang paling mendasar untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Kedua, para elite bangsa harus memberikan suri teladan bagi terciptanya demokrasi Pancasila sebagaimana diamanatkan para pendiri bangsa. “Keteladanan akan menjadi kunci transformasi, di mana hukum menjadipanglima, bukan sebagai instrumem politik,” ujar dia.
Ketiga, kata Ansori, landasan dasar demokrasi adalah penegakan hukum (law enforcement). Lemahnya supremasi hukum dapat menghambat kemajuan demokrasi. Karena itu, supremasi hukum harus ditegakkan dan dilaksanakan secara konsisten.
Hasan Ansori mengemukakan, dalam poin keempat, The Habibie Democracy Forum menyerukan pentingnya pembangunan politik dan ekonomi yang berpijak pada kesejahteraan rakyat, serta mengedepankankeadilan dan nilai-nilaiinklusivitas bagi seluruh elemen bangsa. “Bangsa ini terlalu besar untuk dikuasai dan diatur sekelompok golongan, apalagi keluarga tertentu,” tandas dia.
Baca Juga
Ilham Habibie: Tanpa Industri yang Kuat, Tak Ada Indonesia Emas 2045
Ansori menambahkan, pada poin kelima, The Habibie Democracy Forum menekankan pentingnya pembentukan aturan perundangan yang mendukung agenda konsolidasi demokrasi danketaatan azas untuk menegakkannya. “Adapun pada poin keenam, seluruh elemen bangsa harus terlibat mempromosikan kebebasanpers dan melindungi kebebasan sipil,” tandas dia.
Korupsi Jadi Hambatan
Ketujuh, The Habibie Democracy Forum menilai korupsi menjadi hambatan besar bagi kemajuan demokrasi Indonesia. “Meski ada upaya untuk memeranginya, praktik korupsi terus terjadi di berbagai tingkat pemerintahan. Korupsi telah melemahkan efektivitas dan efisiensi lembaga-lembaga demokrasi,” ucap dia.
Kedelapan, menurut Hasan Ansori, dalam menghadapi Pemilu 2024 dibutuhkan kesediaan semua pihak, dari mulai penyelenggara pemilu, parpol, TNI/Polri, hingga masyarakat untuk menghargai kontestasi dan partisipasi politik secara jujur dan adil.
Baca Juga
Ilham Habibie: Keberlanjutan Adalah Kunci Mewujudkan Indonesia Maju 2045
“Jika selama ini dirasakanada rekayasa dan campur tangan politik uang, mulai2024 unsur trust harus dikedepankan. Dengan cara ini, siapa pun pemenangnya akan dianggap sebagai representasimasyaraiat secara kesleruruhan. Bukan kalah dan menang atauzero sum game," papar Ansori.
Kesembilan, kata Ansori, The Habibie Democracy Forum memandang perlunya memperkuat masyarakat sipil yang demokratis dan memperluas peran-peran sipil di segala jenjang kehidupan berbangsa dan bernegara.