Rektor UIN se-Indonesia Sambangi DPR, Bawa Keluhan Minim Fasilitas hingga Kekurangan Dosen

JAKARTA, investortrust.id - Puluhan Rektor yang berasal dari Universitas Islam Negeri (UIN) se-Indonesia, rama-ramai menyambangi Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (10/11/2025). Kunjungan ini diketahui untuk memenuhi undangan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dari Komisi VII DPR.

Dalam RDP tersebut, para pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) itu kompak membawa aspirasi mengenai permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing. Permasalahan utama yang disorot oleh para Rektor antara lain seperti minimnya fasilitas gedung serta sarana pembelajaran, hingga kekurangan alokasi anggaran untuk memenuhi jumlah sumber daya manusia (SDM) tenaga pendidik atau dosen.

Rektor UIN Sumatera Utara Medan, Nurhayati, mengatakan kampusnya telah menyelesaikan persoalan hukum terkait fasilitas pembangunan gedung. Sehingga ia berharap, dalam waktu dekat anggaran yang dibutuhkan untuk penyelesaian Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) akan segera dicairkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Kami masalah KDP sudah berproses, mudah-mudahan tahun ini dananya diluncurkan Kementerian PU. Saya dengar juga kampus lain, di Bangka Belitung, semua belum berproses karena kaitan hukum. Kami bisa berproses, karena hukumnya sudah selesai," kata Nurhayadi di hadapan pimpinan dan anggota Komisi VIII DPR.

Selain fasilitas gedung, Nurhayati mengungkap UIN Sumatera Utara Medan juga menghadapi masalah berkaitan dengan kekurangan jumlah tenaga pendidik atau dosen. Ia mengatakan, saat ini kampusnya memiliki 665 dosen, jauh lebih sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang sekitar 27 ribu orang.

Menurut Nurhayati, dengan perhitungan rasio 1 dosen untuk 40 mahasiswa, maka idealnya UIN Sumatera Utara memiliki sebanyak seribu dosen atau tenaga pendidik.

"Artinya kita kekurangan 335 dosen," sambungnya.

Baca Juga

Respons Persoalan Tunjangan Dosen, Prabowo Terbitkan Perpres 19/2025

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia menyebut UIN Sumatera Utara harus mengalokasikan anggaran hingga Rp3 miliar untuk merekrut dosen luar biasa. Menurutnya, Fakultas Tarbiyah yang memiliki 16 program studi, menghabiskan anggaran terbesar untuk perekrutan dosen luar biasa dengan menelan anggaran mencapai Rp1,3 miliar.

'

"Kita handle kekurangan dosen melalui dosen luar biasa. Setiap Fakultas anggarannya berbeda, kita paling besar (anggaran) di Fakultas Tabiyah yang ada 16 prodi. Total keseluruhan pembiayaan dosen luar biasa hampir sekitar Rp3 miliar," jelasnya.

Kemudian Rektor UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, Noorhaidi, mengeluhkan minimnya lahan yang dimiliki oleh kampusnya. Sebagai kampus PTKIN tertua di Indonesia, Noorhaidi menyebut gedung yang dimiliki saat ini tidak lagi mencukupi berbagai kegiatan akademik para mahasiswa.

Ia mencatat, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta saat ini menyelenggarakan kegiatan akademik di atas lahan seluas 13-14 hektare. Sementara itu UIN Sunan Kalijaga memiliki sebanyak 25 ribu mahasiswa aktif dan meluluskan alumni 5-6 ribu setiap tahunnya. Oleh karena itu, ia berharap adanya dukungan pemerintah terkait permasalahan tersebut.

"Kami sudah membeli tanah di Bantul, sekitar 15 km dari kampus utama dan melunasi dengan sertifikat pada tahun 2021. sedang upaya dimulaunya pembangunan kampus kedua itu, diantaranya untuk Fakultas Kedokteran," jelasnya.

Menurut Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, RDP bersama puluhan Rektor UIN se-Indonesia ini merupakan tindaklanjut dari rapat yang dilangsungkan pada 29 September 2025 lalu bersama dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag).

"Pada hari ini, Senin, 10 November 2025, Komisi VIII melaksanakan RDP dengan sekjen, dirjen pendis, dan dihadiri dirjen bimas islam, dan Rektor PTKIN se-Indonesia terkait pembahasan tata kelola dan dimnamika pendidikan lingkungan PTKIN dan isu-isu aktual," jelasnya.

Sebagai informasi, sejumlah Rektor yang hadir dalam RDP tersebut berasal dari UIN Sumatera Utara Medan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Walisongo Semarang, UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, UIN Sunan Ampel Surabaya, hingga UIN Palopo.