Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran Dinilai Momentum Tepat Evaluasi Kabinet
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id -- Founder Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago mengatakan di satu kepemimpinannnya, Presiden Prabowo Subianto perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih. Selain ada sejumlah capaian yang patut diapresiasi, banyak juga target yang masih jauh dari harapan.
"Menteri bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat. Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi," kata Pangi dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).
Pangi menyebut Prabowo sendiri sudah memberikan sinyal tegas untuk tidak akan ragu melakukan reshuffle kepada menteri yang nakal. Karena itu, presiden harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat.
"Menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot. Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata," ucapnya.
Pangi menilai sejumlah program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji, tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah. Program ini adalah janji super premium presiden kepada rakyat dan menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya.
"Menteri harus loyal kepada presiden dan rakyat, bukan kepada kepentingan pribadi atau kelompok. Bila ada konflik kepentingan, sebaiknya mundur saja. Pemerintah butuh sosok berintegritas, berkompetensi, dan paham penderitaan rakyat," tegasnya.
Ia menambahkan, menteri yang jadi beban, apalagi yang sudah tiga kali diingatkan, tidak layak dipertahankan. Ia menekankan, reshuffle bukan untuk balas budi, tapi untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat.
"Reshuffle juga harus dilakukan secara objektif, bukan karena kedekatan atau power sharing. Jabatan menteri terlalu strategis untuk dijadikan alat politik. Pergantian menteri harus berbasis letupan kinerja, bukan “like or dislike”, "ucapnya.
Pangi menyebut beberapa pos kementerian yang layak dievaluasi secara serius antara lain Menteri Kehutanan Menteri Kesehatan, Menteri Perumahan dan Permukiman, Menteri Pariwisata, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa & PDT, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN dan Kepala Badan Gizi Nasional.