Celios Nilai Setahun Pemerintahan Prabowo–Gibran Jadi Titik Koreksi Arah Kebijakan Ekonomi

Ia mengatakan, publik menuntut perbaikan nyata di sektor penciptaan lapangan kerja, pengendalian harga bahan pokok, serta penyaluran bantuan sosial khususnya untuk kelas menengah.

Sebanyak 96% publik mendukung reshuffle kabinet, terutama terhadap menteri yang dinilai gagal menjalankan tugasnya. Publik juga menilai koordinasi lintas lembaga tidak serasi 58%, pemberantasan korupsi belum optimal 43%, dan kebijakan ekonomi yang belum dirasakan masyarakat.

“Sebanyak 84% responden menyebut pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, sementara 53% menilai stimulus ekonomi tidak membantu kebutuhan harian,” ungkap Peneliti Ekonomi CELIOS Bakhrul Fikri.

Baca Juga

Prabowo Warns Ministers: Three Strikes and You’re Out

Bakhrul menilai rendahnya penilaian publik terhadap kinerja ekonomi menunjukkan kegagalan kebijakan fiskal dalam merespons tekanan biaya hidup dan daya beli masyarakat. “Fakta bahwa 84% responden menganggap pajak dan pungutan pemerintah memberatkan menunjukkan ketimpangan serius antara desain kebijakan dan kondisi riil masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, momentum ini harus dimanfaatkan untuk koreksi arah kebijakan. “Pemerintah perlu memperbaiki efektivitas program perlindungan sosial, menyederhanakan pajak, memperkuat komunikasi publik yang transparan, serta menghentikan program yang tidak menciptakan multiplier effect kepada masyarakat,” ujar Bakhrul.

Selain desakan reshuffle, sebanyak 98% responden mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian agar pemerintahan lebih efisien dan terfokus. Publik menilai struktur kabinet saat ini terlalu gemuk dan lamban dalam mengambil keputusan.

Baca Juga

Celios Ingatkan Risiko Kredit Fiktif dari Alokasi Rp200 T ke Koperasi Desa

Adapun hasil survei menjadi isyarat kuat agar presiden segera melakukan evaluasi total. “Publik menuntut Presiden Prabowo Subianto untuk segera melakukan reshuffle kabinet bagi menteri yang berkinerja buruk dan memangkas nomenklatur kabinet yang tidak efisien,” imbuhnya.

Ia menambahkan, persoalan yang paling mendesak bagi publik masih berkutat pada isu ekonomi dasar seperti penciptaan lapangan kerja 23,5% dan pengendalian harga kebutuhan pokok 22,4%. Kebijakan pemerintah belum mampu menjawab akar ketimpangan yang semakin melebar.

CELIOS menilai evaluasi setahun ini bukan sekadar catatan kritis, tetapi peringatan dini bahwa fondasi ekonomi dan tata kelola pemerintahan membutuhkan pembenahan serius.