HKTI Dukung Pembatalan Sebagian Anggaran MBG

JAKARTA, investortrust.id – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) membatalkan sebagian anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Keputusan ini mencerminkan sikap kehati‐hatian fiskal dan memastikan bahwa alokasi yang tidak realistis perlu disesuaikan, agar program tetap berjalan dengan efektif dan tidak sia‐sia,” kata Wasekjen HKTI Bidang Gizi, Muhammad Sirod dalam keterangannya, Rabu (15/10/2025).

Menurut catatan publik terbaru, kata Sirod, realisasi anggaran MBG hingga awal Oktober 2025 mencapai Rp 20 triliun, yang disalurkan melalui 13.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta menjangkau 30 juta penerima manfaat. Angka ini setara 28,1% dari pagu anggaran Rp 71 triliun.

Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut bahwa hingga akhir Oktober 2025, realisasi anggaran program MBG diperkirakan mencapai Rp 32 triliun. “Ini menandakan penguatan tata kelola fiskal di bawah koordinasi langsung Kementerian Keuangan. BGN bergerak dengan prinsip kehati-hatian, memastikan setiap rupiah tersalurkan untuk tujuan yang tepat, dengan pengawasan berlapis di setiap SPPG dan titik distribusi di seluruh provinsi,“ kata Sirod.

Baca Juga

Prabowo Tegaskan Zero Insiden dalam Program MBG: Satu Pun Tidak Bisa Diterima

Dengan besarnya anggaran yang belum terserap, kata Sirod, perlu penyesuaian agar alokasi tidak membebani mekanisme pelaksanaan di lapangan dan agar kewajiban kepada rakyat tetap dipenuhi secara benar.

“Pembatalan sebagian alokasi bukan langkah mundur, melainkan langkah korektif agar komitmen dan target program tidak memaksa sistem yang belum siap menjadi terbebani. Ini bentuk fairness, menghindari janji besar yang menciptakan ekspektasi tinggi tanpa dasar operasional yang layak,“ kata Sirod.

Dalam tata keuangan publik, lanjut dia, asas kepatuhan dan kehati-hatian aspek penggunaan anggaran keuangan memerlukan instrumen pengendalian, yaitu bahwa pencairan dana harus didahului oleh verifikasi kesiapan teknis (dapur, SDM, logistik, monitoring). “Dengan membatalkan sebagian alokasi yang diprediksi sulit terserap, BGN menjaga agar komando keuangan tidak kehilangan arah,“ tegasnya.

Karena itu, pembatalan sebagian alokasi memberi ruang memperkuat daerah-daerah yang belum siap agar bisa mengejar ketertinggalan dalam mutu dan kapasitas.

Sirod menyebut bahwa HKTI siap mengawal agar standar mutu pangan bergizi, rantai pasok lokal, dan pengolahan limbah dapur menjadi bagian dari program kesinambungan di MBG. “Dengan pembatalan sebagian alokasi, fokus bisa diarahkan pada penguatan kualitas dibanding penggelembungan kuantitas,“ kata Sirod.

HKTI juga tengah menyiapkan program ekonomi sirkular yang relevan di titik-titik MBG yang sudah berdiri. HKTI akan memperkenalkan praktik pengelolaan limbah organik dapur menjadi kompos, pemanfaatan residu pangan, dan integrasi petani lokal sebagai pemasok berkelanjutan.

Baca Juga

Prabowo Ungkap Penerima MBG Capai 35,4 Juta Orang, 7 Kali Populasi Singapura