Keracunan MBG Jadi KLB, BGN Sebut Perpres Tata Kelola MBG Dirilis Pekan Ini

JAKARTA, investortrust.id – Badan Gizi Nasional (BGN) memperkirakan bahwa peraturan presiden (Perpres) tentang tata kelola MBG akan rampung dan dirilis pekan ini. Hal ini menyusul kasus keracunan MBG di beberapa daerah, yang telah ditetapkan sebagai kejadian luar biasa (KLB) oleh pemerintah.

“Saya kira perpres soal tata kelola minggu ini sudah akan selesai. Di dalam perpres itu diatur tentang, fungsi, tugas masing-masing instansi kementerian termasuk pemda (pemerintah daerah),” jelas Kepala BGN Dadan Hindayana, saat ditanya bagaimana mekanisme pengawasan mitra logistik untuk penyaluran MBG di daerah, usai bertemu dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (3/10/2025).

Dia menyebut, dalam perpres tersebut, BGN bertugas sebagai penyelenggara melakukan intervensi. Kemudian tugas pengawasan diberikan kepada Kementerian Kesehatan. 

Sedangkan penyaluran MBG untuk ibu hamil dan menyusui akan dikerjakan bersama Kementerian Kependudukan dan Pembinaan Keluarga. Sementara, pemerintah daerah akan menyiapkan infrastruktur; hingga pembinaan peternak, petani, dan nelayan wilayah masing-masing.

Baca Juga

Anggaran MBG Terserap Rp 21,64 Triliun dalam 9 Bulan

Selanjutnya Kementerian Pertanian, sambung Dadan, akan bertugas meningkatkan produksi pertanian. Adapun Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memastikan kecukupan produksi ikan dan produk sejenis 

“Jadi seluruhnya sudah ada di dalam perpres tersebut. Dengan adanya perpres itu, masing-masing pihak tidak akan lagi gamang, karena sudah ada perannya masing-masing dan seluruhnya akan dikoordinasikan oleh tim koordinasi,” tandas Dadan.

Di sisi lain, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bahwa pihaknya membentuk tim untuk mengawasi jalannya program MBG secara berkala. DEN bahkan turut melakukan pengecekan fisik di lapangan, yang menurut Luhut sudah dilakukan sebelum kasus keracunan MBG menjadi KLB.

“Sehingga kita tidak hanya menerima laporan. Sehingga presiden dapat laporan dengan data akurat sehingga pengambilan keputusan juga bisa akurat,” pungkas Luhut.