Ekonom Sebut Ketergantungan Pada Beras Bisa Ancam Ketahanan Pangan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Lonjakan harga beras yang terus berlanjut sejak 2022 hingga 2025 menjadi alarm serius bagi ketahanan pangan nasional. Bergantung pada satu komoditas membuat Indonesia semakin rentan, padahal berbagai daerah memiliki sumber pangan lokal yang beragam dan potensial untuk dikembangkan.
Menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, perspektif ketahanan pangan Indonesia sejak lama terlalu sempit karena selalu dikaitkan dengan cadangan beras. Pemerintah menjadikan beras sebagai indikator ketahanan pangan dengan klaim surplus stok, tapi kenyataannya, harga di pasar tradisional tetap tinggi, yakni rata-rata sudah di atas Rp15.000/kg dari sebelumnya di bawah Rp12.500.
"Harga beras makin naik, berbanding terbalik dengan klaim surplus. Bahkan kebijakan food estate pun tidak menjawab masalah. Ambil contoh di Merauke, Papua, harga beras tetap naik,” jelas Bhima dalam diskusi media di Kantor Celios, Jakarta, Selasa (16/9/2025).
Baca Juga
Di sisi lain, angka impor bahan pangan, produk peternakan, dan pupuk terus meningkat sejak 2012 sampai 2024. Bahan pangan yang diimpor antara lain produk pangan, hewan ternak, produk susu, telur dan turunannya. Impor lain juga mencakup pupuk kimia jadi.
“Jadi ini aneh, Indonesia terus mengimpor pupuk yang tujuannya untuk meningkatkan produksi beras, tapi di sisi lain impor pangan kita juga meningkat. Artinya, kebijakan impor pupuk yang terus meningkat itu, tidak berujung pada peningkatan produksi pangan,” tutur Bhima.
Baca Juga
Bhima menunjukkan bahwa luas panen padi sejak 2021 pun berkurang. Luas panen padi di Jawa, Kalimantan dan Sulawesi merosot dengan cepat. Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat peringatan tersebut. Pada 2021–2023, luas panen padi justru menurun, sementara permintaan terus meningkat.
“Tren ini diperparah ketidakpastian iklim pascapandemi,” kata Bhima.