Bisa Ketergantungan pada Starlink, Indonesia Jangan seperti Ukraina
JAKARTA, investortrust.id - Pemanfaatan Starlink untuk mendukung layanan kesehatan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dikhawatirkan menjadi awal dari ketergantungan Indonesia pada infrastruktur telekomunikasi satelit milik perusahaan asing.
Selain memanfaatkan Starlink untuk mendukung layanan kesehatan, pemerintah juga berencana untuk menggunakan layanan internet berbasis satelit orbit rendah atau low earth orbit (LEO) itu untuk layanan pendidikan dan kapal pengawas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Menurut pengamat keamanan siber sekaligus Chairman lembaga riset siber Communication and Information System Security Research Center (CISSReC) Pratama Persadha, ketergantungan kepada infrastruktur telekomunikasi asing membuat negara rentan terhadap campur tangan asing dalam operasional infrastruktur telekomunikasinya. Negara berisiko kehilangan kontrol penuh atas infrastruktur tersebut dan tidak bisa mengambil tindakan yang diperlukan dalam situasi darurat atau konflik.
“Jika akses ke layanan tersebut terganggu atau dihentikan oleh negara asing atau entitas jahat, ini dapat mengganggu kemampuan negara untuk berkoordinasi dan mengambil tindakan yang efektif dalam situasi darurat atau konflik,” katanya melalui keterangan resmi, dikutip Jumat (24/5/2024).
Baca Juga
Jokowi Bertemu Elon Musk di Bali, Bahas Pengembangan Investasi di Indonesia
Ketergantungan kepada infrastruktur telekomunikasi asing berpotensi menimbulkan gangguan terhadap aktivitas terkait keamanan nasional, seperti koordinasi dalam respons bencana alam, tindakan militer, serta penegakan hukum. Salah satu contoh adalah ketergantungan Ukraina kepada Starlink.
Setelah memberikan layanannya secara cuma-cuma ke Pemerintah Ukraina sejak 28 Februari 2022, pada 30 September 2022 Starlink memutuskan untuk menghentikan layanan tersebut. Alhasil, Pemerintah Ukraina yang sedang berkonflik dengan Rusia kelimpungan lantaran tentara mereka tidak bisa berkoordinasi di medan pertempuran.
“Hal ini akan sangat mengancam nyawa prajurit Ukraina yang sedang berada di medan pertempuran karena Starlink dipergunakan oleh Ukraina sebagai media komunikasi dengan prajurit yang sedang bertugas di medan pertempuran,” ungkapnya.
Selain itu, ancaman kedaulatan siber lainnya dari ketergantungan kepada infrastruktur telekomunikasi milik asing adalah spionase dan serangan siber lewat infrastruktur tersebut. Karena tidak bisa dipungkiri jika infrastruktur telekomunikasi berbasis satelit rentan terhadap serangan siber yang mampu mengganggu operasional, merusak atau mematikan satelit, mencuri informasi penting, atau mengganggu komunikasi.
"Jika memang ada sektor-sektor kritikal yang hanya bisa dijangkau oleh layanan internet melalui satelit, sebenarnya bisa menggunakan layanan VSAT (Very Small Aperture Terminal) yang juga banyak dimiliki oleh ISP (internet service provider) lokal di Tanah Air," ujar Pratama.
Baca Juga
Kehadiran Starlink Jadi Awal Senjakala Menara Telekomunikasi
Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut pemerintah bakal memanfaatkan layanan Starlink untuk menyediakan layanan telemedisin di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang berada di wilayah terpencil. Layanan telemedisin bisa menjadi solusi dari belum meratanya persebaran dokter di Tanah Air, khususnya dokter spesialis.
Budi Gunadi menyebut dari 10.000 pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang ada di seluruh Indonesia, sebanyak 2.700 kesulitan mengakses internet karena kendala jaringan. Sementara itu, sekitar 700 puskesmas sama sekali tidak punya akses ke dunia maya.
“Misalnya di Maluku (daerah) kepulauan bisa telemedicine atau telekonsultasi. Kan di wilayah Maluku itu enggak ada dokternya. Dokter kita kurang sekali. Dengan adanya koneksi internet ini bisa dilakukan telemedisin, konsultasi ke dokter spesialis,” katanya ketika meninjau puskesmas lokasi peluncuran layanan Starlink di Denpasar, Bali, Minggu (19/5/2024).
Budi Gunadi berharap, selain menyediakan layanan telemedisin, puskesmas yang berada di wilayah 3T bisa memberikan layanan seperti puskesmas di perkotaan. Karena tidak bisa dimungkiri jika puskesmas di wilayah tersebut masih belum bisa memberikan layanan sebaik puskesmas di perkotaan.
“Jadi, seperti sudah divaksinasi tetapi mereka tidak bisa mendaftar atau didata untuk dicatat apakah sudah mendapatkan vaksinasi atau tidak. Sekarang (layanan) puskesmas sudah berbasis aplikasi digital,” paparnya.
Baca Juga
Starlink Banting Harga Perangkat Berpotensi ke Predatory Pricing, Begini Tanggapan Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menilai kehadiran Starlink bakal membantu layanan publik, khususnya Kesehatan dan pendidikan di daerah 3T.
“Dengan adanya Starlink komunikasi kita di daerah terpencil itu akan sangat bagus. Jadi, nanti masalah kesehatan dan pendidikan akan sangat-sangat banyak terbantu,” katanya ketika ditemui usai Konferensi Pers Ekspedisi Bersama Indonesia - OceanX, di Badung, Bali, Rabu (15/5/2024),
Menurut Luhut, persoalan akses internet yang belum merata sebenarnya tidak hanya di luar Jawa. Masih ada beberapa titik di Jawa yang belum tersentuh akses internet dan Starlink diharapkan bisa menjadi solusi.
“Banyak area di Indonesia ini yang enggak di-cover [akses internet]. Di selatan Jawa itu masih banyak daerah yang belum terhubung dengan baik. Di Bali pun masih ada area-area yang spot-nya enggak bagus. Jangankan di Papua, NTB [Nusa Tenggara Barat], dan Nusa Tenggara Timur (juga tak bagus),” ujarnya.