Musim Hujan Diprediksi Datang Lebih Cepat, BMKG Ingatkan Ada Ancaman Bahaya Hidrometeorologi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksikan musim hujan 2025/2026 di Indonesia akan datang lebih awal dari kondisi normal.
Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengungkapkan, berdasarkan pemantauan iklim terkini, sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan sejak Agustus 2025, dan secara bertahap akan meluas ke sebagian besar wilayah pada periode September hingga November 2025.
“Dibandingkan dengan rerata klimatologis 1991–2020, awal musim hujan tahun ini cenderung maju di sebagian besar wilayah Indonesia. Musim hujan diprediksi berlangsung dari Agustus 2025 hingga April 2026, dengan puncak hujan yang bervariasi, sebagian besar terjadi pada November–Desember 2025 di Sumatera dan Kalimantan, serta Januari–Februari 2026 di Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua,” ungkap Dwikorita dalam keterangan yang diterima, Sabtu (13/9/2025).
Dwikorita menjelaskan, dari 699 Zona Musim (ZOM) di Indonesia, sebanyak 79 ZOM (11,3%) diprediksi akan memasuki musim hujan pada September 2025. Menurut Dwikorita, hal itu meliputi sebagian besar Sumatera Utara, sebagian Riau, Sumatera Barat bagian utara, Jambi bagian barat, Bengkulu bagian utara, Bangka Belitung bagian selatan, Sumatera Selatan, sebagian kecil Jawa, Kalimantan Selatan, dan sebagian Papua Selatan.
Kemudian, sebanyak 149 ZOM (21,3%) lainnya diprediksikan memasuki musim hujan pada Oktober 2025, yang meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, Bali, sebagian Nusa Tenggara Barat, Sulawesi bagian selatan, dan Papua bagian tengah. Sementara itu, 105 ZOM (15%) akan mulai mengalami musim hujan pada November 2025, yang meliputi sebagian besar Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Sulawesi bagian tengah dan tenggara, sebagian Maluku, sebagian Papua Barat, serta sebagian Papua.
Lebih lanjut, Dwikorita menyebut, jika dibandingkan dengan rerata klimatologis 1991–2020, sebanyak 294 ZOM (42,1%) akan mengalami awal musim hujan yang lebih cepat (maju), 50 ZOM (7,2%) sama dengan normalnya, dan 56 ZOM (8,0%) akan mengalami musim hujan yang lebih lambat (mundur). Dengan kata lain, mayoritas wilayah Indonesia diprediksikan menghadapi musim hujan lebih cepat dari biasanya.
Secara umum, sifat hujan pada musim hujan 2025/2026 diprediksikan berada pada kategori normal (69,5%), artinya curah hujan musiman tidak jauh berbeda dengan biasanya. Namun, terdapat 193 ZOM (27,6%) yang berpotensi mengalami musim hujan dengan sifat atas normal, di antaranya sebagian besar Jawa Barat, sebagian Jawa Tengah, beberapa wilayah Sulawesi, serta Maluku dan Papua. Selain itu, terdapat pula 20 ZOM (2,9%) yang diprediksi mengalami musim hujan bawah normal.
"Dengan kondisi ini, potensi ancaman bahaya hidrometeorologi yang dapat menyebabkan dampak seperti banjir, banjir bandang, genangan air, tanah longsor, dan angin kencang tetap perlu diwaspadai, terutama pada wilayah dengan prediksi curah hujan atas normal," jelas Dwikorita.
Oleh karena itu, lanjut Dwikorita, BMKG mengimbau kementerian/lembaga, pemerintah daerah, sektor terkait, dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Penyesuaian kalender tanam pertanian, pengelolaan waduk dan irigasi, perbaikan drainase, pengendalian hama di perkebunan, hingga langkah mitigasi dampak ancaman bahaya hidrometeorologi harus dilakukan sejak dini agar dampak dapat ditekan.
Sementara itu, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan menerangkan bahwa faktor global dan regional turut memengaruhi dinamika musim hujan tahun ini. Pada Agustus 2025, fenomena El Niño–Southern Oscillation (ENSO) berada dalam kondisi netral (indeks –0,34), sehingga tidak ada pengaruh signifikan dari Samudra Pasifik. Namun demikian di sisi lain, Indian Ocean Dipole (IOD) tercatat dalam kondisi negatif (indeks –1,2), yang menandakan adanya suplai tambahan uap air dari Samudra Hindia ke wilayah Indonesia khususnya bagian barat.
Selain itu, kata dia, suhu muka laut di perairan sekitar Indonesia lebih hangat (+0,42) dari rata-rata klimatologis, sehingga memicu pembentukan awan hujan lebih intensif. ENSO netral diprediksikan bertahan hingga akhir 2025, sementara IOD negatif diperkirakan berlangsung hingga November 2025.
"Kondisi musim hujan yang maju dari normal memberikan manfaat positif bagi petani untuk menyesuaikan pola tanam lebih dini, guna meningkatkan produktivitas sekaligus mendukung upaya swasembada pangan," terangnya.
Dengan demikian, Dwikorita mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat luas, untuk memanfaatkan informasi cuaca dan iklim yang disediakan BMKG sebagai dasar dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
BMKG, kata dia, menekankan pentingnya langkah antisipasi di berbagai sektor dalam menghadapi musim hujan ini. Pada sektor pertanian, misalnya, penyesuaian jadwal tanam, penggunaan varietas tahan genangan, serta perbaikan irigasi dan drainase menjadi kunci agar produksi tidak terganggu.
Di sektor perkebunan, kelembaban tinggi perlu diantisipasi melalui pengendalian hama dan penyakit, pengelolaan drainase yang baik, serta penyesuaian pemupukan. Sementara pada sektor energi, pengelola waduk perlu mengoptimalkan pengisian sejak awal musim dan menyesuaikan operasi waduk dengan puncak hujan agar ketersediaan air dan energi tetap terjaga.
Selain itu, sektor kebencanaan dan kesehatan juga harus lebih waspada. Potensi banjir, longsor, dan genangan di wilayah berintensitas hujan tinggi dapat diminimalkan melalui edukasi masyarakat, pembersihan saluran air, dan kesiapan evakuasi. Pada periode transisi di NTB, NTT, Papua Selatan, dan sebagian Sumatera, risiko kebakaran hutan dan lahan tetap perlu diwaspadai. Dari sisi kesehatan, meningkatnya kelembaban udara diprakirakan memperbesar peluang penyebaran penyakit tropis seperti Demam Berdarah Dengue (DBD), khususnya pada Desember 2025–Januari 2026, sehingga upaya pemberantasan sarang nyamuk, fogging fokus, serta edukasi masyarakat harus diperkuat.
“BMKG telah meningkatkan layanan informasi iklim dan cuaca melalui berbagai kanal, termasuk aplikasi mobile, media sosial, dan jaringan komunikasi langsung dengan pemerintah daerah. Kami berharap informasi ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk perencanaan, mitigasi, dan pengambilan keputusan yang tepat, sehingga dampak ancaman bahaya dapat diminimalkan,” pungkasnya.