Kecam Serangan Israel ke Doha, Pimpinan Komisi I DPR Desak Pemerintah Ambil Sikap Tegas
Reporter | Febrianto Adi Saputro
Editor | Fana Fadzikrillahi Suparman Putra
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id - Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta mengecam keras serangan udara Israel terhadap ibu kota Qatar, Doha, pada Selasa (9/9/2025).
Sukamta menilai tindakan Israel tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan Qatar dan hukum internasional. Tak hanya itu, serangan tersebut juga berpotensi memperburuk ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
"Serangan Israel terhadap Doha adalah bentuk agresi militer yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional," kata Sukamta dalam keterangannya, Kamis (11/9/2025).
Sukamta mengatakan tindakan Israel berpotensi memicu eskalasi konflik yang lebih luas di kawasan Teluk dan mengganggu upaya perdamaian di Timur Tengah. Israel telah berulang kali melakukan serangan terhadap delegasi negosiasi perdamaian dari Palestina.
"Tindakan ini menunjukan bahwa Israel tidak memiliki keinginan untuk adanya perdamaian," tegasnya
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mendesak Pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas serta berperan aktif mendorong penyelesaian damai. Sukamta juga meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk segera mengeluarkan pernyataan resmi mengecam serangan Israel ke Qatar dan meningkatkan koordinasi diplomatik.
Sukamta menegaskan pentingnya membangun dukungan internasional melalui kerja sama dengan negara-negara ASEAN, OKI, dan PBB untuk menginisiasi resolusi penghentian eskalasi konflik serta memastikan perlindungan warga negara Indonesia (WNI) di Qatar.
"Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah konkret dengan memimpin upaya diplomasi internasional," ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR tersebut.
Sukamta juga mendorong pemerintah memastikan keselamatan seluruh WNI yang tinggal dan bekerja di Qatar. Ia menegaskan Fraksi PKS di DPR konsisten membela hak-hak kemanusiaan rakyat Palestina dan mendukung semua upaya diplomasi Indonesia di level internasional.
"Kami mendorong Pemerintah RI untuk lebih proaktif melalui jalur diplomasi multilateral, termasuk di PBB, agar serangan semacam ini tidak terulang di masa depan," ujarnya.