Kawal Aksi Damai 17+8 Tuntutan Rakyat di DPR, Polda Metro Jaya Terjunkan 1.371 Personel Gabungan
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya menerjunkan 1.371 personel gabungan untuk mengamankan aksi damai mengawal 17+8 Tuntutan Rakyat yang digelar mahasiwa Universitas Padjajaran (Unpad) di depan Gedung DPR, Sebayan, Jakarta, Jumat (5/8/2025).
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes, Ade Ary Syam mengatakan, pengamanan dilakukan bukan hanya oleh pihak Kepolisian, tetapi juga aparat gabungan dari TNI dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta.
“Saat ini Polda Metro Jaya menurunkan 1.371 personel pengamanan gabungan dari Polda Metro Jaya, dari Polres Metro Jakarta Pusat, kemudian stakeholders dari Pemprov DKI, lalu rekan-rekan dari Kodam Jaya untuk melaksanakan kegiatan pengamanan,” kata Ade Ary kepada wartawan di depan Gedung DPR, Jumat (5/9/2025).
Baca Juga
Pramono Ungkap Nilai Kerusakan Aset Jakarta Bertambah Jadi Rp 80 Miliar Imbas Demo
Menurut Ade, sejauh ini situasi di sekitar Gedung DPR dalam kondisi aman dan kondusif. Kepolisian pun meminta para peserta aksi mengikuti arahan petugas di lapangan agar kondisi damai tetap terjaga.
“Kami berharap situasi tetap kondusif. Kami siap, kami hadir di lapangan. Mohon dengan hormat kepada semua pihak untuk mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan. Jadi, situasi hari ini aman terkendali,” ucap Ade Ary.
Aksi damai yang dilakukan mahasiswa Unpad di depan Gedung DPR adalah untuk mengawal 17+8 Tuntutan Rakyat. Sebab, Jumat (5/9/2025) hari ini tenggat (deadline) bagi pemerintah untuk memenuhi 17+8 Tuntutan Rakyat yang dilayangkan koalisi masyarakat sipil.
Dalam aksi damai kali ini, mahasiswa menggelar piknik bersama sambil duduk melingkar di depan pintu gerbang utama DPR. Mereka terlihat membawa poster dan sejumlah buku yang diletakkan di atas kain.
Selain itu, para mahasiswa terlihat mengenakan pakaian dan atribut berwarna pink, hijau, dan biru. Warna-warna tersebut sejatinya menjadi simbol pergerakan masyarakat setelah aksi besar-besaran pada pekan lalu.
Gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat ramai digaungkan melalui media sosial.
Baca Juga
Menteri Kabinet Kompak Bela Prabowo di Tengah Demo Rusuh, Singgung Riza Chalid
Gerakan yang berlangsung sejak 25 Agustus hingga 1 September 2025 itu melahirkan 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi sebelum 5 September 2025, serta 8 tuntutan jangka panjang dengan tenggat satu tahun.
17 Tuntutan Jangka Pendek (Deadline: 5 September 2025)
- Tarik TNI dari pengamanan sipil dan hentikan kriminalisasi demonstran.
- Bentuk tim investigasi independen kasus kematian demonstran.
- Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
- Publikasikan transparansi anggaran DPR.
- Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah bersama KPK.
- Partai politik beri sanksi tegas pada kader tidak etis.
- Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat.
- Libatkan kader partai dalam dialog publik.
- Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
- Hentikan kekerasan Polri, patuhi SOP pengendalian massa.
- Proses hukum transparan anggota Polri yang melanggar HAM.
- TNI kembali ke barak dan hentikan kekerasan terhadap sipil.
- Tegakkan disiplin internal TNI.
- TNI berkomitmen tidak masuk ruang sipil selama krisis.
- Pastikan upah layak bagi seluruh angkatan kerja.
- Cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
- Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.
8 Tuntutan Jangka Panjang (Deadline: 1 Tahun)
- Reformasi besar-besaran DPR.
- Reformasi partai politik dan penguatan pengawasan eksekutif.
- Rencana reformasi perpajakan yang adil.
- Sahkan dan tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
- Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis.
- Pastikan TNI kembali ke barak tanpa pengecualian.
- Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
- Tinjau ulang kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan.