Komisi XII DPR Respons Positif Pidato Prabowo Singgung Tambang Ilegal Dibekingin TNI-Polri
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id -- Ketua Komisi XII DPR Bambang Patijaya menyambut baik pidato Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR yang menyinggung soal tambang ilegal dibekingi TNI-Polri. Menurutnya hal itu sejalan dengan desakan Komisi XII DPR yang mendorong adanya penegakan hukum.
"Kami memberikan apresiasi dan mendorong, maka di Komisi XII pun kita sudah dari awal itu mendesak dan itu sudah terrealisasi baru saja bulan kemarin, adanya Dirjen Gakum pada Kementerian ESDM," kata Bambang beberapa waktu lalu.
Bambang mengatakan, selama ini persolan pertambangan ilegal ditangani aparat penegak hukum. Menurutnya dengan adanya Dirjen Gakum di Kementerian ESDM, maka dapat membantu mengurangi terjadinya hal-hal pelanggaran hukum di dalam proses dan ekosistem pertambangan.
"Kasihan kan APH kan sudah begitu banyak persoalan yang harus mereka atasi, maka dengan adanya Dirjen Gakum ini tentu akan membuat kita lebih fokus di dalam bagaimana mengawasi kegiatan pertambangan," ujarnya.
Ia menuturkan, penegakan hukum dilakukan bukan agar kerugian negara itu bisa pulih, melainkan menghindari kerugian yang akan muncul. "Jadi, saya pikir penegakan hukum yang akan dilakukan itu memang diperlukan untuk menghindari hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu itu terulang di masa yang datang," tuturnya.
Sebelumnya Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk menertibkan pertambangan ilegal di seluruh Indonesia, termasuk menindak tegas oknum aparat maupun mantan pejabat tinggi yang terlibat. Prabowo mengungkapkan terdapat 1.063 tambang ilegal yang beroperasi di berbagai daerah.
"Saya telah diberi laporan oleh aparat-aparat bahwa terdapat 1.063 tambang ilegal dan potensi kekayaan yang dihasilkan oleh 1.063 tambang ilegal ini di laporkan potensi kerugian negara adalah minimal 300 Triliun," kata Prabowo dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2025, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025) lalu.
Dirinya kemudian juga memberi peringatan kepada jenderal TNI, jenderal polisi hingga mantan jenderal yang diduga ikut terlibat membekingi pertambangan dan perkebunan ilegal. Ia memastikan akan mengambil tindakan tegas.
"Saya beri peringatan apakah ada orang-orang besar, orang-orang kuat jenderal-jenderal dari manapun apakah jenderal dari TNI atau jenderal dari Polisi atau mantan jenderal tidak ada alasan kami akan bertindak atas nama rakyat," tegasnya.