Wakil Ketua DPD Nilai Ada Persepsi yang Salah Memahami Pernyataan Trump Soal Tarif
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Tamsil Linrung menilai ada persepsi yang salah dalam memahami pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump seolah Amerika Serikat bebas mengakses penuh Indonesia, termasuk soal tembaga yang disebut oleh Trump. Meluruskan Persepsi tersebut keliru, ia menjelaskan yang bebas mengakses Indonesia adalah barang-barang impor dari AS.
"Itu jika ada permintaannya di dalam negeri," kata Tamsil dalam keterangannya, Jumat (17/7/2025).
Mantan pimpinan Badan Anggaran DPR ini menerangkan bahwa tarif sebagai entry barrier merupakan alat proteksi, bukan alat akses. Ia menilai alat akses adalah daya saing. Selain harga, nilai tambah juga merupakan komponen yang membentuk daya saing.
Tamsil menuturkan, kesepakatan tarif Presiden Prabowo dengan Trump bukanlah sesuatu yang baru. Ia mengingatkan bahwa Indonesia menganut pasar terbuka.
"Kita kan sudah lama terkoneksi dengan pasar bebas. Ada ATIGA di level regional ASEAN. Ada ACFTA dengan China," ucapnya.
Menurutnya yang jadi persoalan sekarang yakni bagaimana agar pemerintah mampu mendorong produk dalam negeri bersaing di market AS. Tarif 19% tersebut berkonsekuensi pada peningkatan harga barang-barang Indonesia di AS.
"Tapi saya kira, dengan kualitas dan daya saing mumpuni, dengan keunggulan komparatif, hal itu bukan sebuah masalah. Tinggal bagaimana kebijakan industrialisasi dalam negeri kita perkuat," ungkapnya.
Selain itu, Tamsil juga mewanti-wanti pemerintah untuk mengantisipasi dampak tarif nol persen. Khususnya terhadap impor produk pertanian AS yang berpotensi melemahkan daya saing produk pertanian lokal, mengusik agenda ketahanan pangan, serta hilirisasi sektor pertanian.
Ia melanjutkan, bahwa pembangunan daerah menjadi arena utama yang akan menentukan keberhasilan langkah strategis Indonesia dalam berbagai kemitraan internasional. Daerah merupakan entitas pertama yang akan merasakan manfaat dari peningkatan perdagangan investasi dan konektivitas yang dibuka oleh keterlibatan Indonesia.
Dalam kerangka itulah, menurutnya DPD bertanggungjawab memastikan kerja sama internasional yang dijalin oleh pemerintah pusat benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat di wilayah. Penguatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi sumber daya lokal dan pengembangan kawasan industri, harus menjadi prioritas utama dalam alokasi pembangunan nasional.
"Saya kira inilah saatnya politik luar negeri dan pembangunan daerah bersatu dalam satu arah," tutur Tamsil.