Soal Foto Tambang di Raja Ampat Ternyata Buatan AI, Ini Kata Kemenkomdigi
JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menanggapi viralnya gambar satelit yang diduga menunjukkan aktivitas tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya. Belakangan diketahui, beberapa gambar yang tersebar tersebut bukan foto asli, melainkan hasil manipulasi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Fenomena ini memicu perdebatan di media sosial karena banyak warganet terkecoh dan khawatir atas dugaan kerusakan lingkungan di daerah konservasi tersebut. Direktur Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Kemenkomdigi, Marroli Jeni Indarto, mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi berbasis visual yang belum diverifikasi kebenarannya.
Baca Juga
Wemen ESDM Buka Suara soal Nasib Kelanjutan Operasional PT Gag Nikel di Raja Ampat
“Memang harus diakui, membedakan gambar AI dan gambar asli itu susah. Harus lebih mendalam untuk mengidentifikasinya,” kata Marroli kepada wartawan di kantor Kemenkomdigi, Jakarta, Jumat (13/6/2025).
Ia juga menyinggung soal rencana pemerintah dalam menangani penyalahgunaan konten berbasis AI. Salah satu yang sedang dipertimbangkan adalah peta jalan AI.
“Statement dari Bu Menteri (Meutya Hafid) kemarin, roadmap tentang AI sedang disiapkan. Kalau enggak salah, bulan Juli nanti akan mulai dibahas,” tambahnya.
Marroli menyebut perlunya kerja sama antarlembaga untuk menyusun regulasi yang komprehensif. Tujuannya bukan hanya untuk melindungi publik dari hoax visual, tetapi juga untuk menjaga etika penggunaan teknologi AI.
Sebelumnya, sejumlah unggahan di media sosial menunjukkan gambar yang diklaim sebagai bukti visual dari aktivitas penambangan di Raja Ampat. Namun, setelah ditelusuri lebih lanjut, gambar tersebut ternyata hasil buatan AI dengan ciri khas manipulasi visual, seperti pencahayaan dan bayangan yang tak konsisten.
Baca Juga
PT IMC Bantah Kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana Berafiliasi dalam Pertambangan di Raja Ampat
Kemenkomdigi pun mengimbau masyarakat agar memverifikasi sumber informasi, terutama yang berkaitan dengan isu sensitif, seperti lingkungan dan kebijakan publik. Pemerintah juga tengah mendorong literasi digital agar masyarakat lebih mampu mengenali dan menyikapi konten berbasis teknologi AI.