TNI AU Genap Berusia 79. Pengamat Pertahanan Harapkan Ini
Jakarta, investortrust.id - Pada tanggal 9 April 2025, TNI Angkatan Udara kebanggaan rakyat Indonesia genap berusia 79 tahun. Pengamat dan pakar pertahanan Universitas Pertamina Ian Montratama berharap agar TNI AU meninjau kembali doktrinnya.
“Memiliki revisited doctrine (doktrin yang telah ditinjau kembali) yang lebih realistis dalam menghadapi dinamika geopolitik hingga 2045,” kata Ian seperti dikutip dari ANTARA, Kamis, (10/4/2025). Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono di Jakarta, Senin (3/2/2025), mengungkapkan akan mengubah doktrin TNI AU, yakni Swa Bhuwana Paksa.
Tonny Harjono juga berharap ke depannya TNI AU dapat memiliki naval air force yang bertugas di wilayah kepulauan. “Belajar dari Perang Pasifik, kita perlu memiliki naval air force. Artinya, kekuatan udara yang dapat di-deploy (dikerahkan) untuk proyeksi kekuatan ke sejumlah hotspot (titik panas) maritim,” jelasnya.
Kemudian, kata dia, TNI AU perlu mempertimbangkan adanya sejumlah pangkalan aju, dan kapal induk yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut. “Jadi, mirip konsep operasi USMC (United States Marine Corps) Aviation. Pesawat yang mengoperasikan TNI AU. Kapal induk yang mengoperasikan TNI AL,” ujarnya. Seperti diketahui, TNI AU akan segera mendapatkan Jet Tempur Rafale F3R dari Perancis yang juga menyediakan versi pendaratan di kapal induk, Rafale M. Kemhan saat dipimpin oleh Prabowo Subianto pernah mengutarakan minat untuk meminang pesawat tempur generasi 5 dari AS, F-35 Lightning yang juga bisa mendarat di kapal induk.
Adapun TNI AU pada Rabu (9/4) merayakan HUT ke-79 dengan sederhana, dan dihadiri beberapa pejabat tinggi TNI AU. Salah satunya KSAU yang bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan HUT kali ini dilaksanakan secara sederhana dan diikuti secara hybrid oleh seluruh satuan jajaran TNI AU di berbagai wilayah. Mengusung tema "Dengan Semangat Swa Bhuwana Paksa, TNI Angkatan Udara Siap Menjaga Kedaulatan Udara Nasional Untuk Mewujudkan Indonesia Maju", upacara ini mencerminkan komitmen TNI AU AMPUH dalam menjaga keutuhan wilayah udara nasional.
Impian Kapal Induk
Sebelumnya ramai menjadi pembicaraan penggemar kemiliteran di dunia maya tentang rencana TNI untuk memiliki kapal induk setelah Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali mengutarakan bahwa saat ini TNI AL sedang mengkaji kebutuhan kapal induk untuk operasi militer selain perang (OMSP).
“Kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP terutama ya,” ujar Ali, kepada wartawan di Mabes TNI AL, Kamis (6/2/2025). "Untuk masalah pembangunan kekuatan itu kan memang ranahnya Kemhan, tapi kita mengusulkan. Dari Angkatan (TNI AL) mengusulkan apa yang akan dikembangkan di TNI Angkatan Laut terkait dengan alutsista terutama," kata Ali.
Indonesia dan Italia telah menjalin kerjasama yang erat setelah akuisisi Indonesia atas dua Kapal Tempur Serbaguna (PPA/MCS) Angkatan Laut Italia. Awalnya bernama Ruggero di Lauria dan Marcantonio Colonna, kapal-kapal ini berganti nama menjadi Brawijaya-320 dan Prabu Siliwangi-321. Karena itu santer dikabarkan bahwa ITS Giuseppe Garibaldi juga akan dibeli oleh Indonesia dengan beberapa perbaikan dan modernisasi. Pembahasan mengenai kesepakatan potensial ini telah berlangsung selama beberapa waktu, dengan kemungkinan niat untuk menggunakannya sebagai kapal induk drone sejalan dengan kesepakatan Indonesia dengan perusahaan Turki Baykar untuk memproduksi secara lokal 60-an drone TB-3 dan sembilan UAV Akinci.
Akuisisi potensial Indonesia terhadap kapal induk tersebut sejalan dengan rencana Minimum Essential Force (MEF) yang menyerukan perluasan aset angkatan laut, termasuk kapal yang mampu mengangkut helikopter. Kepala Staf Angkatan Laut Indonesia, Laksamana Muhammad Ali, telah menguraikan rencana untuk mendapatkan kapal induk untuk operasi militer non-tempur, di samping akuisisi dua fregat dari Italia dan beberapa kapal patroli cepat bersenjata rudal dari Turkiye. Selain itu, Parlemen Indonesia (DPR) telah menyetujui hibah dari Jepang, memasok dua kapal patroli untuk ditempatkan di Pangkalan Angkatan Laut di Balikpapan, memperkuat keamanan di dekat ibu kota negara masa depan, Nusantara.
Drone bersenjata buatan Turkiye, TB-3, yang menyelesaikan uji lepas landas dan pendaratan pertamanya di kapal induk Turkiye Anadolu pada bulan November 2024, dilengkapi sayap yang dapat dilipat, roda pendaratan yang diperkuat, dan kemampuan untuk memanfaatkan jalur ski-jump untuk meningkatkan kinerja lepas landas. Jika diakuisisi, Garibaldi dapat berfungsi sebagai platform peluncuran untuk UAV ini.
Jika kesepakatan untuk Garibaldi berlanjut, kesepakatan itu mungkin juga mencakup transfer pesawat STOVL AV-8B Harrier II yang sudah cukup berumur dari Angkatan Laut Italia. Perlu diketahui, kontrak Indonesia dengan Perancis untuk pengadaan Jet Tempur Rafale F3R telah berjalan dan diharapkan akan datang pada tahun 2026. Rafale sendiri memiliki versi untuk pendaratan di kapal induk yakni Rafale M (maritime, "naval") yang telah diperkuat struktur rangka dan roda pendaratan, memiliki tail hook dan built-in ladder (tangga yang terintegrasi dengan badan Pesawat) sehingga memiliki bobot yang lebih berat ketimbang versi Angkatan Udara.
Meski demikian, Indonesia belum mengonfirmasi kesepakatan akhir apa pun, dan proposal alternatif masih dalam evaluasi. PT PAL Indonesia telah mengusulkan untuk membangun kapal serbu amfibi atau pengangkut helikopter di dalam negeri, kemungkinan bekerja sama dengan mitra asing seperti Fincantieri atau Hyundai Heavy Industries dari Korea Selatan. Keputusan akan bergantung pada pertimbangan strategis, penilaian keuangan, dan negosiasi yang sedang berlangsung.
Upaya perluasan Angkatan Laut Indonesia terjadi di tengah tantangan keamanan yang terus berkembang, khususnya di kawasan Laut Natuna. Dengan masalah teritorial di Kepulauan Natuna dan kebutuhan akan kemampuan tanggap cepat di seluruh kepulauannya yang luas, Indonesia berupaya untuk memodernisasi armadanya. Angkatan Laut Indonesia berencana untuk mengoperasikan sedikitnya empat kapal induk helikopter amfibi sebagai bagian dari strategi pengembangan kekuatan jangka panjangnya.
Pertimbangan finansial dan strategis dapat memengaruhi kelayakan akuisisi kapal induk. Analis telah membandingkannya dengan pengalaman Thailand dengan HTMS Chakri Naruebet, kapal induk yang penggunaan operasionalnya terbatas karena keterbatasan anggaran dan tantangan logistik. Beberapa ahli berpendapat bahwa kebutuhan Indonesia mungkin lebih baik dipenuhi dengan dermaga pendaratan helikopter (LHD) tambahan atau kapal pendukung multiperan daripada kapal induk konvensional.