Prabowo Perintahkan Menteri Ara Sosialisasikan Kebijakan Sektor Perumahan Secara Masif
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3/2025). Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kebijakan prorakyat di sektor perumahan, mulai dari pembebasan biaya hingga percepatan layanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Maruarar menjelaskan Presiden Prabowo meminta agar sejumlah kebijakan yang meringankan beban masyarakat segera disosialisasikan secara masif hingga ke daerah-daerah. Beberapa di antaranya BPHTB yang sebelumnya 5% menjadi 0%, retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG) Rp 0, dan PPN yang kini ditanggung pemerintah sampai Juni 2025.
Baca Juga
Asosiasi Pengembang Perumahan Berbondong-bondong ke DPR, Ada Apa?
"Ini supaya disosialisasikan secara masif ke daerah supaya bisa dinikmati oleh MBR (masyarakat berpenghasilan rendah),” ujar Ara, sapaan Maruarar Sirait dalam keterangan persnya seusai pertemuan.
Dalam kesempatan tersebut, Maruarar juga melaporkan progres penyelesaian Wisma Atlet di Pademangan, Jakarta. Sebanyak tiga tower di kawasan tersebut, yakni tower 8, 9, dan 10 telah rampung dan siap diserahterimakan.
"Sudah selesai, sudah siap diserah terimakan. Nanti ada yang menghuni, ada bagi masyarakat dan juga bagi ASN, nanti yang mendistribusikannya adalah Mensesneg,” terangnya.
Selain itu, Maruarar juga memaparkan capaian pembangunan rumah subsidi hingga Maret 2025. Total rumah subsidi yang telah terbangun dan tersalurkan mencapai lebih dari 130.000 unit dengan berbagai status pembangunan, akad, dan penyaluran kredit. Namun, Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap kualitas rumah subsidi yang dibangun dan menegaskan bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap terjaga.
“Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas, yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat,” ucap Ara.
Ara turut melaporkan progres pembangunan rumah bagi TNI AD dan Polri. Total 5.760 unit rumah dibangun bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah seperti Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang. Sementara itu, kerja sama dengan Polri di Karawang mencakup pembangunan 14.389 unit rumah.
Ia juga menyampaikan rencana penyerahan kunci rumah bagi para guru pada 25 Maret 2025 dengan total mencapai 20.000 unit rumah. Puluhan ribu unit rumah itu tersebar di berbagai daerah seperti Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura. Sebanyak 250 unit akan diserahkan secara simbolis pada acara tersebut.
Selain itu, Presiden Prabowo juga meminta agar aset negara dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan perumahan, seperti lahan-lahan milik BUMN, Dirjen Kekayaan Negara, dan eks BLBI.
Baca Juga
Genjot 3 Juta Rumah, Kementerian PKP-Perumnas Siapkan Lahan untuk 150.152 Hunian
Ara mengatakan pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagaimana amanat Undang-Undang Cipta Kerja. Hal tersebut sebagai bagian dari komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat.
“BP3 ini adalah hunian berimbang, di mana pengembang kalau dia membangun satu rumah mewah, dia wajib membangun dua rumah yang sedang, dan tiga rumah yang sederhana. Ini untuk mengedepankan keadilan sosial,” kata Maruarar.