DEFEND ID Tegaskan Tak Pasok Perlengkapan Militer ke Myanmar
JAKARTA, Investortrust.id - Holding Perusahaan pelat merah yang bergerak di Industri Pertahanan, DEFEND ID menegaskan tidak pernah melakukan ekspor produk industri pertahanan ke Myanmar pasca 1 Februari 2021.
Pada 1 Februari dua tahun silam, Junta militer mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan sipil melalui kudeta dan menangkap puluhan pejabat termasuk pemimpin de facto Aung San Suu Kyi hingga Presiden Htin Kyaw.
Baca Juga
Disampaikan Direktur Utama PT Len Industri (Persero) Bobby Rasyidin, langkah ini merupakan implementasi dari Resolusi Majelis Umum PBB nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar.
“DEFEND ID lewat PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding serta beranggotakan PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi PBB dalam upaya menghentikan kekerasan di Myanmar,” kata Bobby dalam pernyataan tertulisnya yang diterima redaksi, Rabu (4/10/2023).
Menurut Bobby, sebagai perusahaan yang memiliki kemampuan produksi untuk mendukung sistem pertahanan yang dimiliki negara, DEFEND ID selalu selaras dengan sikap Pemerintah Indonesia. DEFEND ID selalu patuh dan berpegang teguh pada regulasi yang berlaku termasuk kebijakan politik luar negeri Indonesia.
Baca Juga
DEFEND ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah adanya himbauan DK PBB pada 1 Februari 2021, “Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah adanya himbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," tuturnya.
"Adapun kegiatan ekspor ke Myanmar dilakukan pada tahun 2016 berupa produk amunisi spesifikasi sport untuk keperluan keikutsertaan Myanmar pada kompetisi olahraga tembak ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) 2016,” tegas Bobby.
Demikian juga halnya dengan PTDI dan PT PAL yang dipastikan tak memiliki kerja sama penjualan produk ke Myanmar. “Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar.”