Junta Militer Myanmar Umumkan Bakal Gelar Pemilu
BANGKOK, Investortrust.id — Empat tahun setelah merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih, pemimpin junta militer Myanmar mengumumkan bahwa pemilihan umum (pemilu) akan diadakan dalam waktu 10 bulan, demikian dilaporkan media pemerintah seperti dikutip Washingtontimes Sabtu (9/3/2025).
Dilansir Global New Light of Myanmar, Perdana Menteri dan Ketua Dewan Administrasi Negara (SAC)Jenderal Senior Min Aung Hlaing pada Jumat mengatakan bahwa pemilu akan berlangsung antara Desember tahun ini atau paling lambat Januari 2026. Ia mengumumkan jadwal pemilu dalam konferensi pers saat kunjungan resminya ke Belarus, salah satu dari sedikit sekutu pemerintahan militer Myanmar. Ia juga menyampaikan bahwa 53 partai politik telah mendaftarkan diri untuk ikut serta dalam pemilu.
Min Aung Hlaing tidak menyebutkan tanggal pasti penyelenggaraan pemilu.
Pengumuman ini muncul di tengah perang saudara yang sedang berkecamuk di Myanmar, di mana militer terdesak oleh kelompok pejuang pro-demokrasi serta milisi etnis yang menuntut otonomi di berbagai wilayah negara tersebut.
Kudeta militer yang menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021 telah memicu perlawanan luas dari rakyat, termasuk perlawanan bersenjata. Sejak saat itu junta militer menyatakan bahwa pemilu adalah tujuan utama mereka, kendati telah beberapa kali menunda pelaksanaannya.
Rencana pemilu dipandang sebagai upaya untuk melegitimasi perebutan kekuasaan oleh militer melalui pemungutan suara dan memastikan bahwa para jenderal tetap berkuasa.
Baca Juga
Para kritikus menilai bahwa pemilu yang direncanakan oleh militer tidak akan berlangsung bebas dan adil, karena tidak adanya kebebasan pers serta banyaknya pemimpin dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang telah ditangkap. Aung San Suu Kyi, yang kini berusia 79 tahun, tengah menjalani hukuman penjara selama total 27 tahun setelah dinyatakan bersalah dalam serangkaian dakwaan yang bermuatan politik oleh pemerintahan militer.
Situasi keamanan yang tidak stabil menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilu, mengingat militer diyakini hanya menguasai kurang dari setengah wilayah negara. Sebelumnya junta militer menyatakan bahwa pemilu akan diprioritaskan di wilayah yang berada di bawah kendali mereka.
Pada Oktober tahun lalu, pemerintah juga mencoba melakukan sensus sebagai langkah awal untuk menyusun daftar pemilih dalam pemilu. Namun, data hanya berhasil dikumpulkan dari 145 kota dari 330 yang ada. Dalam laporan yang dipublikasikan, pemerintah militer menyatakan bahwa wilayah yang gagal dijangkau dalam sensus tersebut termasuk daerah yang dikuasai oleh kelompok bersenjata etnis dan gerilyawan pro-demokrasi.
Pemerintah Persatuan Nasional (NUG), yang merupakan oposisi utama Myanmar, telah menyatakan niatnya untuk menggagalkan pemilu yang dikendalikan oleh militer melalui cara-cara non-kekerasan.