Menhan ASEAN Desak Diakhirinya Konflik di Gaza dan Myanmar
JAKARTA, Investortrust.id - Menteri Pertahanan se-Asia Tenggara meminta diakhirinya perang Israel-Hamas, serta meminta negara-negara di dunia untuk berkolaborasi dalam membentuk koridor bantuan kemanusiaan di Gaza. Namun demikian para menteri pertahanan negara-negara ASEAN yang bertemu di Jakarta, Rabu (15/11/2023) masih kesulitan mencari solusi mengatasi konflik internal yang berkepanjangan di Myanmar.
Dalam pidato sambutannya Prabowo juga menyentuh persoalan perang Israel-Hamas. "Indonesia prihatin dengan situasi yang memburuk di Gaza, terutama kondisi kemanusiaan yang mengerikan." “Kekerasan terhadap warga sipil harus dihentikan," imbuhnya.
Baca Juga
Sektor Perdagangan dan Investasi ASEAN Berpeluang Terus Meningkat
Ia juga menekankan pentingnya mencapai gencatan senjata, dan percepatan pembentukan jalur aman bagi bantuan kemanusiaan.
Dalam kesempatan pertemuan tersebut para Menhan ASEAN juga menegaskan pentingnya menjaga kebebasan navigasi dan penerbangan di Laut China Selatan serta menghormati aturan internasional untuk mencegah bentrokan maritim di perairan yang masih menjadi sengketa.
Sejatinya ASEAN beranggotakan 10 negara termasuk Myanmar. Sayangnya menteri pertahanannya masih dilarang menghadiri pertemuan pada pekan ini karena pemerintah militer gagal mematuhi 5 poin rencana perdamaian yang disusun untuk mengakhiri kekerasan.
"Kami prihatin dengan situasi yang semakin memburuk di Myanmar," kata Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam pidato pembukaan. "Indonesia mendorong negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk mendukung Myanmar mencari solusi damai jangka panjang untuk situasi saat ini," imbuh Prabowo seperti dilansir Channelnewsasia.com, Rabu (15/11/2023).
Baca Juga
ASEAN-GCC Sepakat Buka Akses Dukungan Kemanusiaan terkait Konflik Israel-Palestina
ASEAN telah berusaha menerapkan rencana perdamaian yang dirancang bersama jajaran pejabat angkatan bersenjata Myanmar pada tahun 2021, yang menyerukan diakhirinya kekekerasan. Langkah tersebut dimulai lewat pembicaraan yang dimediasi oleh utusan khusus di antara pihak-pihak yang berselisih, dan pengiriman bantuan kepada pengungsi. Tetapi pemerintah militer Myanmar yang merebut kekuasaan pada 2022, dianggap hampir tidak melakukan apa-apa untuk melaksanakan rencana damai tersebut.
Deklarasi bersama juga dilaksanakan untuk meminta pihak-pihak yang bersengketa wilayah di Laut China Selatan yang melibatkan China dan pihak yang bersaing dari Asia Tenggara untuk menyetujui pakta non-agresi.
Pada hari Kamis (16/11/2023) para menteri pertahanan ASEAN akan bertemu dengan delapan mitra dialog ASEAN, yang akan membahas seputar wilayah Laut China Selatan yang disengketakan.