Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Bertanggung Jawab ke Rakyat, Bukan ke Partai
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyinggung kebijakan PDIP yang melarang kepala daerah PDIP untuk mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jakarta. Tito mengingatkan para kepala daerah saat ini bertanggung jawab kepada rakyat, bukan kepada partai.
Tito menyatakan masih terdapat 47 kepala daerah yang belum tiba di Akmil untuk mengikuti retreatkepala daerah. Tito menduga sejumlah kepala daerah belum dapat bergabung di acara retreat karena gangguan perjalanan atau terkait kebijakan partainya.
Mantan Kapolri itu menekankan, kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Untuk itu, kepala daerah bertanggung jawab kepada rakyat kembali. Sementara partai pengusung, kata Tito, hanya sebagai kendaraan bagi para kepala daerah untuk maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada).
“Partai kan hanya kendaraan mereka untuk bisa ikut pemilihan, ketika terpilih tanggung jawabnya nomor satu bukan kepada partainya tetapi nomor satu tanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya dia,” kata Tito di Akmil, Magelang, Sabtu (22/22025).
Baca Juga
Mendagri Tito Sambut Kedatangan Ratusan Kepala Daerah Peserta Retreat di Akmil
Tito menekankan pentingnya retreat kepala daerah yang akan memimpin lima tahun ke depan. Dikatakan, para kepala daerah akan mendapatkan koneksi dengan kepala daerah lainnya termasuk dengan para menteri. Dikatakan, retreat bukan demi kepentingan pemerintah pusat, melainkan untuk kepentingan daerah masing-masing kepala daerah tersebut.
“Jadi kalau yang enggak mengambil bagian rugi sendiri, mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, kenal dengan gubernur. Kehilangan momentum itu,” kata Tito.
Selain itu, Tito mengatakan, para kepala daerah perlu belajar soal Akmi tetapi bukan militerismenya.
"Saya sudah menyampaikan ini kan hanya pinjam tempat saja, kita belajar soal Akmil, bukan militeristiknya. Ada nilai-nilai penting yang juga berlaku di dunia swasta," ungkapnya.
Tito mengatakan, di Akmil, para kepala daerah diajarkan mengenai disiplin dan membiasakan diri berolahraga. Menurutnya, hal itu bermanfaat untuk menjalankan roda pemerintahan daerah.
"Kita coba mengubah kegiatan ini selama seminggu di sini, di tempat kerja masing ketika, misalnya jam 09.00 ya betul jam 09.00 mulai, jangan mundur-mundur lagi. Di daerah saya pernah undangan jam 09.00 mulai jam 12.00, ini kan tidak bagus," katanya.
Selain itu, para kepala daerah juga membiasakan untuk menjaga kebersihan. Para kepala daerah harus merapikan kembali tempat tidur dan kamar masing-masing.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto menyampaikan hingga saat ini terdapat 450 kepala daerah yang telah hadir di Akmil, Magelang dan mengikuti retreat kepala daerah. Terdapat 47 kepala daerah yang masih belum mengonfirmasi ketidakhadirannya. Mantan Wali Kota Bogor itu mengaku masih membuka kesempatan bagi para kepala daerah yang ingin menyusul mengikuti retreat.
“Hari ini dipastikan, akan dipastikan 47 apakah ada yang menyusul atau menyatakan tidak ikut, tetapi rasanya masih memungkinkan kalau hari ini bergabung apa pun alasannya,” kata Bima Arya.
Diberitakan, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi harian mendesak kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah partai berlambang banteng moncong putih di seluruh Indonesia, Kamis (20/2/2025) malam. Surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati itu berkaitan dengan kegiatan retreat kepala daerah yang dijadwalkan pada 21 hingga 28 Februari 2025 di Magelang. Dalam surat itu, Megawati menginstruksikan kepala daerah PDIP menunda perjalanan ke Magelang untuk mengikuti retreat.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21 - 28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih,” tegas Megawati dalam instruksinya.
Selain itu, Megawati juga memerintahkan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah tetap berkomunikasi aktif dan siap siaga mengikuti arahan lebih lanjut dari partai.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” kata Presiden kelima RI itu dalam instruksinya.
Baca Juga
Instruksi itu diterbitkan menyikapi dinamika politik nasional, termasuk penahanan Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (20/2/2025). Hasto ditahan seusai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan kasus suap yang menjerat Harun Masiku.
Hasto diperiksa selama lebih dari 8 jam. Hasto yang keluar ruang pemeriksaan sekitar pukul 18.09 WIB tampak mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye. Tak hanya itu, tangan Hasto juga tampak diborgol.