Istana Bantah Anggaran BMKG Terpangkas 50% yang Berdampak pada Alat Deteksi Gempa

JAKARTA, investortrust.id - Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi membantah anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terpangkas 50% yang dikhawatirkan berdampak pada alat deteksi gempa dan tsunami. Hasan meminta hal tersebut dikonfirmasi kembali kepada BMKG. 

"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silakan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," kata Hasan Nasbi saat dikonfirmasi, Selasa (11/2/2025). 

Baca Juga

Pefindo: Efisiensi Anggaran Tak Akan Kurangi Pasokan Surat Utang Pemerintah

Hasan menyatakan efisiensi anggaran yang menjadi arahan Presiden Prabowo Subianto adalah menghilangkan anggaran yang tidak perlu tanpa mengurangi kinerja kementerian/lembaga. Dengan demikian, tugas pemerintah tidak terganggu dengan efisiensi anggaran. 

"Efisiensi yang sesuai arahan presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak2 dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," katanya. 

Hasan Nasbi membeberkan, terdapat empat kriteria yang tidak terkena efisiensi. Keempat kriteria itu, yakni gaji pegawai, layanan dasar prioritas pegawai, layanan publik, dan bantuan sosial. 

"Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," tegasnya. 

Dikutip dari Antara, Komisi V DPR mengesahkan pagu indikatif anggaran 2025 untuk sejumlah kementerian dan lembaga negara, termasuk BMKG, serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) dengan nilai hasil yang diefisiensikan hingga 50%.

Dalam raker Komisi V DPR yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (6/2/2025), Ketua Komisi V DPR Lasarus mengumumkan pagu indikatif APBN 2025 hasil efisiensi yang disahkan untuk BMKG adalah senilai Rp 1,403 triliun dari sebelumnya senilai Rp 2,826 triliun, kemudian untuk Basarnas Rp 1,011 triliun dari sebelumnya Rp 1,497 triliun.

BMKG engajukan permohonan dispensasi anggaran kepada Presiden Prabowo Subianto demi ketahanan nasional dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana geo-hidrometeorologi yang kompleks dan sewaktu-waktu dapat terjadi.

Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin mengatakan pihaknya secara prinsip mendukung dan mengikuti arahan efisiensi anggaran sebagaimana Instruksi Presiden, dengan target pemotongan anggaran sesuai surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 senilai Rp1,423 triliun atau 50,35% dari anggaran semula senilai Rp 2,826 triliun.

Namun, katanya, pemotongan anggaran tersebut berdampak signifikan terhadap belanja modal dan belanja barang, termasuk terhadap pemeliharaan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2025.

Dia menjelaskan terdapat batas minimum anggaran yang perlu dipenuhi untuk memastikan layanan di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, serta modifikasi cuaca yang andal bagi masyarakat serta mendukung kebijakan nasional di sektor kebencanaan dan ketahanan iklim.

BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak alat operasional utama (Aloptama) yang terancam mati karena kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71%, sehingga observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempa, dan tsunami juga terganggu.

Adapun diketahui hampir 600 alat sensor untuk pemantauan gempa bumi dan juga tsunami yang tersebar di seluruh Indonesia merupakan salah satu Aloptama yang dimiliki oleh BMKG dan mayoritas kondisinya saat ini sudah melampaui usia kelayakan.

“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90% menjadi 60% dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70%,” kata dia.

Bahkan, ia menambahkan, kajian tentang dinamika iklim dan tektonik jangka menengah dan panjang di Indonesia sulit terlaksana, modernisasi sistem dan peralatan operasional BMKG yang terhenti termasuk keselamatan transportasi udara yang membutuhkan akurasi 100% tidak terwujud, dan keselamatan transportasi laut terganggu.

Dampak lanjutnya adalah dukungan layanan untuk ketahanan pangan, energi, air menjadi terganggu, dukungan layanan untuk pembangunan berketahanan iklim dan bencana terganggu, peran BMKG sebagai penyedia peringatan dini tsunami di Samudera Hindia dan ASEAN terganggu.

Baca Juga

BMKG Prakirakan Seluruh Wilayah Jakarta Diguyur Hujan pada Senin Sore 

Menurut dia, mitigasi ancaman bencana Geo-Hidrometeorologi di Indonesia menjadi hal mutlak dan tidak dapat diabaikan karena menyangkut keselamatan masyarakat luas, maka dengan memperhatikan faktor ketahanan negara dan keselamatan masyarakat Indonesia dari ancaman bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi itu BMKG mengajukan permohonan dispensasi anggaran ini.

“Oleh karena itu perlu adanya dukungan yang berfungsi secara maksimal dalam membangun masyarakat yang tahan bencana,” katanya.