Ditanya Ketua KPU soal Tukin, Jokowi: Saya Belum Tanda Tangan
JAKARTA, investortrust.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku ditanya Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari mengenai tunjangan kinerja jajaran KPU. Menjawab pertanyaan itu, Jokowi mengaku belum menandatangani dokumen pencairan tukin tersebut.
Hal ini disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan dalam Rapat Konsolidasi Nasional 2023 dalam Rangka Kesiapan Pemilu 2024, Sabtu (30/12/2023).
"Mohon maaf tadi waktu akan masuk ke hall ini, saya ditanyakan Pak Ketua KPU, 'Pak, tukinnya gimana?' Saya belum tanda tangan," kata Jokowi.
Baca Juga
Jokowi Wanti-Wanti KPU soal Pemilu 2024: Keteledoran Bisa Berimplikasi Politis
Meski demikian, Jokowi menyatakan langsung menanyakan mengenai tukin tersebut kepada Mensesneg Pratikno. Kepada Jokowi, Pratikno menyatakan, dokumen pencairan tukin bagi jajaran KPU masih berada di meja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB) Abdullah Azwar Anas.
"Ternyata posisinya masih berada di Menpan. Jadi saya belum bisa menjawab pada pagi hari ini," ungkap Jokowi.
Jokowi berjanji akan mempercepat pencairan tukin bagi jajaran KPU. Jokowi menyatakan, tukin merupakan hal yang sensitif dan jangan sampai hal itu mengganggu tahapan Pemilu 2024.
"Saya akan berusaha agar di bulan Januari bisa selesai. Urusan-urusan sensitif seperti ini jangan sampai mengganggu tahapan pemilu," katanya.
Baca Juga
Dalam kesempatan ini, Jokowi mengakui Pemilu 2024 sangat kompleks. Selain pilpres dan pileg digelar secara serentak untuk pertama kalinya, Pemilu 2024 juga melibatkan 204,8 juta pemilih yang tersebar di seluruh Indonesia. Pemilu 2024 juga melibatkan 18 partai politik nasional dan enam partai lokal Aceh. Dengan sekitar 45 hari lagi menuju hari pencoblosan pada 14 Februari 2024, Jokowi meminta seluruh jajaran KPU dari tingkat pusat hingga daerah untuk mempersiapkan seluruh aspek teknis penyelenggaraan Pemilu 2024 secara baik dan detail. Jangan sampai ada terjadi kesalahan dan keteledoran. Hal ini mengingat kesalahan dan keteledoran dapat mengganggu kondusivitas negara dan legitimasi Pemilu 2024.
"Saya yakin KPU mampu menjalankan tugas dengan baik. Pemerintah mendukung sepenuhnya agenda kerja KPU agar pemilu berjalan dengan jujur dan adil, pemilu berjalan dengan baik, sukses, dan lancar," katanya.