PDIP Bakal Tentukan Sikap Politik di Pemerintahan Prabowo setelah Kongres
JAKARTA, Investortrust.id -- PDI Perjuangan (PDIP) dijadwalkan akan menggelar kongres pada April 2025 mendatang. Sikap politik PDIP terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan ditentukan dalam kongres tersebut.
"Kita lihat nanti setelah kongres," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani di Sekolah Partai DPP PDIP belum lama ini.
Sementara itu Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menegaskan partainya tidak mengenal sistem oposisi. Basarah mengatakan, esensi bernegara menurut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yakni gotong royong.
"Sehingga PDI Perjuangan akan menjalankan perintah ideologis Pancasila itu untuk menjalankan prinsip gotong royong," ujarnya.
Pada 17 Oktober 2024, Basarah juga telah menyampaikan sikap PDIP kepada Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Ketika itu Basarah mengatakan PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan pemerintahan Prabowo Subianto. PDIP juga tidak akan mengirimkan kadernya ke dalam Kabinet Pemerintahan Prabowo Subianto.
"Ibu menegaskan, posisi politik PDI Perjuangan yang demikian itu, tidak sama dengan posisi politik PDI Perjuangan saat berada di luar pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2004-2014 yang lalu," ucapnya.
Alasannya, Megawati dan Prabowo memiliki hubungan persahabatan yang panjang dan baik. Kuatnya persahabatan yang terjalin tersebut akan menjadi pondasi sarana komunikasi dan koordinasi keduanya sebagai sesama tokoh bangsa.
"Itu posisi politik tanggal 17 Oktober 2024 yang saya sampaikan kepada Pak Muzani pada waktu itu. Nah, mengenai bagaimana sikap politik selanjutnya PDI Perjuangan dalam pemerintahan Pak Prabowo Subianto, tentu karena kita adalah partai demokratis, di mana kongres adalah instansi tertinggi partai, maka di forum kongres itulah keputusan lebih lanjut mengenai bagaimana posisi dan sikap politik PDI Perjuangan terhadap pemerintahan Pak Prabowo Subianto itu akan diputuskan di Kongres," ungkapnya.
Membaca pernyataan sejumlah elite PDIP tersebut, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) menilai secara umum PDIP tidak merasa perlu bergabung dengan pemerintah. Selain karena alami ketegangan di Pilpres secara serius utamanya dengan Jokowi dan Gibran, juga faktor Pilkada yang kian kompetitif dengan kubu Prabowo Subianto.
"Bentuk dukungan PDIP pada pemerintah bisa saja hanya di parlemen, tanpa harus mengurus kader masuk kabinet," kata Dedi, Rabu (15/1/2025). (C-14).