PUPR Ungkap Total Anggaran yang Masuk ke IKN Sebesar Rp 147 Triliun
JAKARTA, investortrust.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan total anggaran yang masuk untuk pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), baik dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maupun non-APBN, sebesar Rp 147 triliun.
Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S Atmawidjaja menyampaikan, progres pelaksanaan pembangunan infrastruktur IKN sebanyak 109 paket pekerjaan hingga 26 September 2024, memiliki progres rata-rata 53,13% dengan pagu sebesar Rp 89 triliun dari APBN.
“Yang swastanya, ini non-APBN-nya sudah groundbreaking kedelapan, anggarannya Rp 58 triliun. Artinya yang masuk ke IKN sudah Rp 89 triliun tambah Rp 58 triliun (Rp 147 triliun, red),” papar Endra di di Kantor Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (4/10/2024).
Baca Juga
Menteri Basuki Terbang ke IKN Sore Ini, Bakal Ada Groundbreaking Lagi?
Endra memaparkan, progres batch I dengan 40 paket pekerjaan telah mencapai 94% dengan anggaran yang masuk sebesar Rp 25 triliun. Kemudian, progres batch II dengan 31 paket pekerjaan telah mencapai 63,1% dengan anggaran yang masuk sebesar Rp 27,6 triliun. Sedangkan progres batch III dengan 38 paket pekerjaan telah mencapai 17,4% dengan anggaran yang masuk sebesar Rp 36,3 triliun.
Ia turut menggarisbawahi, beberapa paket pekerjaan terkontrak tersebut dilaksanakan dalam tahun jamak atau multi years contract (MYC). “Artinya ini ada sebagian yang dikerjakan di (tahun 2025),” kata Endra.
Sebelumnya, Endra memaparkan, Kementerian PUPR telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1.315,47 triliun selama 10 tahun era Kepresidenan Joko Widodo (Jokowi).
Sebagai gambaran, pagu Ditjen SDA pada periode kedua Jokowi sebesar Rp 236,78 triliun naik 37,67% dari pagu periode pertama Jokowi yang sejumlah Rp 171,98 triliun. Selain itu, pagu Ditjen Bina Marga pada periode kedua Jokowi sebesar Rp 324,64 triliun naik 31,56% dari pagu periode pertama Jokowi yang sejumlah Rp 246,75 triliun.
Baca Juga
Lebih lanjut, pagu Ditjen Cipta Karya pada periode kedua Jokowi sebesar Rp 126,93 triliun naik 31,74% dari pagu periode pertama Jokowi yang sejumlah Rp 96,35 triliun. Lalu, pagu Ditjen Perumahan pada periode kedua Jokowi sebesar Rp 49,73 triliun naik 10,41% dari pagu periode pertama Jokowi yang sejumlah Rp 45,04 triliun.
Adapun kenaikan pagu anggaran tersebut dikarenakan adanya pembangunan ibu kota baru di wilayah Kalimantan Timur, yakni Ibu Kota Nusantara (IKN). “Kalau Cipta Karya, (pagu) dia besar sesudah (pembangunan) IKN, kalau sebelumnya segini (Rp 96,35 triliun). Jadi ada tambahan di IKN sendiri hampir Rp 30 triliun untuk Cipta Karya. Perumahan juga, nambahnya Rp 4 triliun, ini kan ada IKN disini,” ungkap Endra.