Menkopolhukam: Data NPWP yang Bocor Bukan Data Sebenarnya

JAKARTA, investortrust.id - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto mengeklaim data wajib pajak yang bocor dan dijual di dark web bukan data yang sebenarnya alias data palsu.

Hadi menyebut Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran dari data wajib pajak yang bocor dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu). 

"Analisis sementara yang sudah didapatkan oleh BSSN adalah sebagian data yang dinyatakan ketidakcocokan dengan data asli," kata Hadi dalam Rapat Kerja bersama Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024) yang dipantau secara daring melalui kanal YouTube TV Parlemen.

Walaupun demikian, Hadi mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mengadakan pertemuan khusus di tingkat menteri untuk membahas bagaimana langkah mitigasi dalam menanggulangi kebocoran data. Pertemuan tersebut akan digelar pada pekan ini dan ikut dihadiri oleh DJP Kemenkeu serta BSSN.

Baca Juga

Data NPWP Jokowi dan 6 Juta Wajib Pajak Bocor, Kemenkominfo Klarifikasi ke DJP

“BSSN juga akan melakukan investigasi terkait adanya dugaan insiden keamanan siber yang berdampak terjadinya kebocoran data pribadi," ujarnya.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menyatakan tidak menemukan adanya indikasi kebocoran data wajib pajak pada sistem informasi DJP Kemenkeu

"Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, data log access dalam enam tahun terakhir menunjukkan tidak ada indikasi yang mengarah pada kebocoran data langsung dari sistem informasi DJP," kata di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2024)

Baca Juga

DJP Bantah Data NPWP Jokowi dan 6 Juta Wajib Pajak Bocor, Ini Penjelasannya

Dwi menegaskan struktur data yang tersebar bukan merupakan struktur data yang terkait dengan pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.Kendati demikian, DJP tetap berkoordinasi dengan Kemenkominfo, BSSN, dan kepolisian untuk menindaklanjuti dugaan kebocoran data ini.

Berdasarkan unggahan akun X (d/h Twitter) Pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Apriyanto @segcron pada Rabu (18/9/2024). Data wajib pajak yang dibocorkan di forum peretasan BreachForums memuat sejumlah informasi sensitif. Informasi tersebut meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), alamat, alamat surel (email), nomor telepon, dan tanggal lahir dari wajib pajak.

Sebagai catatan, BreachForum merupakan forum yang digunakan oleh peretas untuk berkomunikasi satu sama lain dan menjual data hasil peretasannya. 

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di BreachForums. Dalam foto tersebut, tampak nama Bjorka yang selama ini dikenal sebagai pembocor data sejumlah instansi pemerintah di Indonesia dan tanggal unggah 18 September 2024.

Disebutkan bahwa ada ada 6,6 juta data wajib pajak yang dibocorkan untuk kemudian dijual di BreachForums. Data-tersebut dibanderol US$ 10.000 atau Rp 153,48 juta (kurs US$/Rp 15.340).

Menurut Teguh, Bjorka memberikan total 10 ribu data sampel yang mana 25 nama teratas yang berada dalam daftar tersebut di antaranya Presiden Jokowi beserta kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Kemudian ada nama sejumlah menteri seperti Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.