Dapat Suntikan Dana, BPKP Siap Awasi Program Makan Bergizi Gratis dan IKN di Era Prabowo-Gibran
JAKARTA, investortrust.id - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mendapat suntikan dana sebesar Rp 210 miliar dalam pagu anggaran 2025. Anggaran tersebut antara lain akan digunakan untuk mengawasi program Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada ara pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dengan penambahan yang sudah disetujui Komisi XI DPR itu, total pagu anggaran untuk BPKP tahun depan mencapai Rp 2,47 triliun.
Plt Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh bersyukur BPKP mendapat tambahan anggaran ini setelah lima tahun. Sebelum resmi masuk pagu, BPKP kerap meminta tambahan anggaran dengan bersurat kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Baca Juga
Lapor ke Presiden, BPKP Selamatkan Rp 78,68 Triliun Selama 2020 Hingga Awal 2024
“Kami selalu mengajukan tambahan anggaran kepada Kemenkeu. Ini alhamdulillah disetujui,” ujar Ateh dipantau daring, Kamis (12/9/2024).
Ateh mengatakan, penambahan anggaran itu akan dilekatkan pada program pengawasan. Alhasil, anggaran kegiatan pengawasan yang awalnya Rp 307 miliar akan menjadi Rp 517,9 miliar. “Pengawasan bertambah, yang lain tetap sesuai yang diajukan semula,” tutur dia.
Berdasarkan data yang dipaparkan, total anggaran BPKP terbagi menjadi dua, yaitu anggaran untuk dukungan manajemen dan anggaran untuk pengawasan. Anggaran dukungan manajemen berjumlah Rp 1,85 triliun, terdiri atas belanja operasional dan nonoperasional.
Belanja operasional dianggarkan untuk belanja pegawai sebesar Rp 1,26 triliun, sedangkan untuk belanja operasional dan pemeliharaan sebesar Rp 308,63 miliar. Adapun belanja nonoperasional dan sarana prasarana masing-masing sebesar Rp 122,1 miliar dan Rp 157,8 miliar.
Belanja pengawasan sesuai tugas dan fungsi BPKP, kata Ateh, dianggarkan sebesar Rp 517,9 miliar. Selain itu, terdapat anggaran yang digunakan untuk penguatan pengawasan bagi pengembangan kompetensi SDM, pengembangan metodologi, dan pengawasan tetap sebesar Rp 104,64 miliar.
Program Quick Wins
Dari anggaran Rp 517, 9 miliar untuk pengawasan, menurut Muhammad Yusuf Ateh, sekitar Rp 40,5 miliar akan digunakan untuk mengawasi sejumlah program unggulan yang cepat membuahkan hasil (quick wins) pemerintah baru Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Ateh menjelaskan, program quick wins itu di antaranya program makan bergizi gratis serta percepatan renovasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan. “Jadi, nanti ada inpres (instruksi presiden) peningkatan perbaikan sekolah-sekolah pada 2025,” ujar dia.
Dia menambahkan, program lainnya yaitu peningkatan pembiayaan rumah murah untuk Masyarakat dan pengembangan wilayah atas pemekaran provinsi baru. “Kami juga buat kantor di sini dan pengawasan program hasil cepat terbaik,” ucap dia.
Ateh mengungkapkan, untuk pengawasan akuntabilitas keuangan terdapat anggaran sebesar Rp 64,56 miliar, sedangkan pengawasan terhadap pembangunan SDM berkualitas berjumlah Rp 107,64 miliar.
Baca Juga
“Kami masukkan anggarannya paling banyak karena luas sekali seluruh Indonesia, nilainya Rp 107,6 miliar,” tandas dia.
Menurut Ateh, tambahan anggaran itu juga akan digunakan untuk pengawasan pembangunan infrastruktur berkualitas senilai Rp 62,8 miliar. “Anggaran itu untuk pengawasan infrastruktur pelayanan dasar, termasuk konektivitas, dan pengawasan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN),” tutur dia.
Ateh mengemukakan, untuk pengawasan transformasi keuangan, anggaran yang tersedia sebesar Rp 41,85 miliar. Adapun untuk pengawasan ketahanan pangan, BPKP akan menyediakan anggaran Rp 67,32 miliar.
“Pengawasan untuk pembangunan energi berkelanjutan kami sisihkan Rp 44,8 miliar. Terakhir kami sisihkan Rp 88,34 miliar untuk pengawasan good governance dan clean governance,” papar dia.